DPRD Sumbar Ingatkan Faktor Keamanan dan Anggaran Ikut PON Papua

SuaraSumbar.id - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat mengingatkan dua hal kepada kontingen yang akan berangkat ke PON Papua. Dua hal tersebut diantaranya yakni faktor keamanan.

Anggota Komisi V DPRDMaigus Nasir mengatakan pihaknya meminta KONI melakukan kajian dan pertimbangan akan keberangkatan ke PON Papua.

"Kita minta KONI Sumbar betul-betul lakukan kajian karena ini berdampak pada biaya akomodasi karena jauhnya jarak serta keamanannya," kata dia.

KONI Sumbar mengklaim kontingen yang diberangkatkan ke PON Papua berpotensi mendapatkan medali.

Baca Juga: Ekspor Sumbar Naik 14,19 Persen Pada Juli 2021

"Kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan pengurus KONI Sumbar terkait keberangkatan ini. Kita minta KONI betul-betul lakukan kajian, evaluasi terkait atlet yang berangkat ini," katanya.

KONI Sumbar memprediksi dapat menghasilkan medali dari cabang atletik dua medali emas, angkat berat satu emas, binaraga satu emas, balap motor satu emas, billiard satu emas, catur satu emas serta cricket satu emas.

Kemudian gulat dua emas, gantole dan paralayang enam emas, karate satu emas, kempo dua emas, muathai satu emas, panjat tebing satu emas, panahan satu emas, pencak silat dua emas, sepak takraw satu emas, taekwondo dua emas, tarung derajat dua emas, serta tinju satu emas dan senam satu emas.

Untuk kontingen Sumbar yang akan berangkat sebanyak 320 orang yang terdiri dari 188 atlet, 58 pelatih, 8 medis, 14 bootman, 25 panitia, enam orang dari media dan 21 orang keamanan dari kepolisian.

Data KONI Sumbar, anggaran yang dibutuhkan untuk PON XX Papua diantaranya biaya Pelatprov Sumbar untuk PON XX Rp10,1 miliar, biaya pelatihan intensif khusus untuk PON Rp 2,2 miliar, biaya keberangkatan kontingen Sumbar ke-21 sebanyak Rp 12,2 miliar.

Baca Juga: Ajudan Gubernur Sumbar Halangi Kerja Jurnalistik, LBH Pers: Gubernur Harus Minta Maaf

Jumlah keseluruhan kebutuhan adalah Rp 35,9 miliar sementara anggaran yang disediakan dari APBD Provinsi sebesar Rp 17,6 miliar sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp 18,2 miliar.