Polemik Pembangunan Pasar Tradisional di Agam, Wali Nagari Dipolisikan

Pada Oktober 2019, penyediaan tanah untuk pembangunan dapat dana APBN. Hingga siap pembangunan, sebelumnya telah dibersihkan dan diukur.

Bahkan, Timsus Anggota DPRD Agam sempat turun untuk melihat bangunan dan pemerintahan nagari meminta peralihan aset dari pusat menjadi pemerintahan nagari.

Sejak awal pembangunan pedagang tersebut pernah diikut sertakan dan sempat menolak. Hingga penyerahan kunci kedai yang telah dibangun, pedagang itu pun tetap menolak.

Perwakilan Bamus Sungai Batang, Alizar Kahar Datuk Sati mengatakan, pasar ini milik delapan suku dari ninik mamak empat puluh kurang dua.

Baca Juga: Peralatan Mitigasi Tsunami di Padang Kerap Dicuri, BPBD Kesal

Pembangunan Balairuang sempat berlangsung pada 1960, termasuk pembangunan kantor wali nagari dan sekililing pasar.

Sementara, kedai nan tujuh dibangun tahun 1957, sekaligus keaktifannya Panghulu Pasar bersama Majelis Adat Nagari melambangkan tujuh jorong, delapan suku dari empat puluh kurang dua ninik mamak se Sungai Batang.

“Khusus pada Ani Arifin merupakan pedagang yang menghuni tiga kali perdagangan penggantian sebelumnya,” terangnya.

Tahun 1993, Ani belum memiliki rumah dan memohon untuk bisa melanjutkan pemakaian kedai dan tanah. Saat itu, Alizar Kahar Datuk Sati selaku Panghulu Pasar bersama SP Datuak Bandaro Kayo berkesempatan memberi permohonan tersebut meminta surat keterangan melakukan usaha, dan disetujui. Namun Surat yang telah diberikan kepercayaan malah menjadi kekuatan hukum untuk menentang saat ini.

Baca Juga: Terbaru, Bupati Solok Ungkap Korban Sodomi Pengasuh Ponpes M Natsir Ternyata Belasan Orang