Penembak Mati DPO Solok Selatan Kena Pasal Penganiayaan, PH: Polisi Keliru

SuaraSumbar.id - Polisi dinilai keliru dalam menerapkan pasal terhadap Brigadir KS, tersangka yang diduga tembak mati DPO judi Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) yang berinisial DS.

Penasehat Hukum (PH) keluarga DS, Guntur Abdurrahman mengatakan, kasus yang dialami DS murni tindakan pembunuhan. Namun, penyidik kepolisian di Polda Sumbar menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan.

"Seharusnya, tersangka ini disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana," kata Guntur kepada SuaraSumbar.id, Kamis (11/2/2021).

Seharusnya, katat Guntur, dalam suatu kejadian yang tanpa laporan, penyidik wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Contohnya kasus penemuan mayat tak dikenal. Tidak mungkin orang yang melihat mayat tahu bahwa mayat tersebut adalah korban kejahatan pembunuhan, penganiayaan atau bunuh diri," tuturnya.

Diakuinya, dalam hukum acara pidana, laporan wajib ada jika peristiwa pidana terkualifikasi sebagai delik aduan. Namun ketika hanya delik biasa, maka hal itu tidak diwajibkan.

"Faktanya di lapangan diduga tindak pembunuhan, maka yang disangkakan harusnya adalah pasal pembunuhan," katanya.

Dia menyebut peristiwa yang menghilangnya nyawa DS bukanlah tindakan penganiayaan melainkan pembunuhuan. Apalagi, DS meninggal dengan satu tembakan di kepala.

"Kami menilai penyidik kepolisian keliru dalam menetapkan pasal yang disangkakan kepada tersangka KS," tuturnya.

Baca Juga: Duh! Adu Jotos di Depan Kadis, 2 Pejabat Solok Selatan Saling Lapor Polisi

Sebelumnya, Polda Sumbar juga telah menyiapkan tim dari Bidang Hukum yang membantu tersangka dalam persidangan. Guntur juga menilai hal itu tidak tepat karena akan berpotensi menimbulkan konflik interest.

"Yang bisa bertindak sebagai PH itu harus merujuk kepada undang-undang advokad yang sudah disumpah. Kemudian advokad tersebut tidak dibolehkan tergabung dengan profesi lain, kecuali tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum lain," katanya.

"Kalau sudah tidak ada batasannya, bagaimana cara mempertanggungjawabkan etisnya. Padahal mereka tidak disumpah dan apa jaminan kalau penesehat hukum itu akan profesional," katanya.

Kontributor : B Rahmat