- Bukittinggi dorong status daerah istimewa lewat momentum sejarah nasional.
- Seminar 100 tahun Jam Gadang jadi dasar pengajuan resmi.
- Peran PDRI jadi alasan utama penguatan status istimewa.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), kembali memperkuat usulan Bukittinggi daerah istimewa melalui rangkaian seminar dan literasi internasional dalam peringatan satu abad Jam Gadang yang puncaknya digelar pada Juni 2026.
Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengakuan resmi terhadap Bukittinggi daerah istimewa dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menegaskan, usulan Bukittinggi daerah istimewa telah disampaikan dan saat ini tengah diperkuat dari berbagai kajian ilmiah.
"Usulan sebagai daerah istimewa sudah kita sampaikan, dan kita selesaikan dulu di tingkat bawah," kata Ramlan, Selasa (24/3/2026).
Ia menjelaskan, hasil seminar dan diskusi ilmiah dalam rangkaian 100 tahun Jam Gadang akan dirangkum sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat usulan Bukittinggi daerah istimewa. Dokumen tersebut rencananya disampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.
Secara khusus, Ramlan menyebut hasil kajian itu akan diteruskan kepada Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan, Kementerian Hukum, hingga Presiden RI.
Sebelumnya, ia juga telah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X serta keluarga Bung Hatta untuk membahas keterkaitan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan Bukittinggi.
Menurutnya, perjalanan sejarah Indonesia, termasuk lahirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), tidak terlepas dari peran penting Bukittinggi sebagai kota kelahiran Bung Hatta.
Dalam momen krusial tersebut, Mohammad Hatta bersama Syafruddin Prawiranegara berada di Bukittinggi saat menghadapi situasi genting agresi militer Belanda.
Saat hendak kembali ke Pulau Jawa, Bung Hatta meminta Syafruddin Prawiranegara tetap berada di Bukittinggi. Keputusan itu diambil karena Bung Hatta telah memperkirakan dirinya akan ditawan penjajah, sehingga diperlukan sosok pemimpin yang melanjutkan jalannya pemerintahan Indonesia.
Dalam situasi tersebut, Bukittinggi bahkan sempat ditunjuk sebagai ibu kota negara menggantikan Yogyakarta yang jatuh ke tangan penjajah pada agresi militer II Belanda.
Dari wilayah Ranah Minang, Syafruddin Prawiranegara terus bergerak menghindari kejaran Belanda hingga ke Halaban, Payakumbuh, dan Bangkinang di Riau.
Ramlan juga menyoroti fakta historis lain, yakni hanya tiga daerah di Indonesia yang menerima duplikat bendera pusaka, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bukittinggi. Hal ini dinilai menjadi bukti kuat posisi strategis kota tersebut dalam sejarah bangsa.
"Nah, inilah yang kita minta ke negara supaya ada pengakuan tertulis terhadap Bukittinggi ini," katanya.
Upaya penguatan sejarah dan kajian akademik ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah pusat dalam mempertimbangkan status Bukittinggi daerah istimewa ke depan. (Antara)
