-
Pemprov Sumbar berlakukan pembelajaran jarak jauh selama masa darurat.
-
Mahyeldi tekankan keselamatan siswa sebagai alasan penghentian tatap muka.
-
Sekolah wajib jalankan PJJ dan dapat memperpanjang sesuai kondisi daerah.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memutuskan siswa SMA/SMK dan SLB untuk belajar dari rumah dengan pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama tiga hari.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan keselamatan pelajar dan tenaga pendidik di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Dalam Surat Edaran (ES) Gubernur Sumbar Mahyeldi, pembelajaran jarak jauh diterapkan mulai 27 hingga 29 November 2025, menggantikan aktivitas belajar tatap muka yang dinilai tidak aman akibat intensitas hujan tinggi, banjir, dan longsor di sejumlah wilayah.
Menurut Mahyeldi, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Keputusan beralih ke pembelajaran jarak jauh merupakan langkah yang perlu diambil dalam kondisi tanggap darurat bencana.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan belajar dapat ditunda atau dialihkan bila situasi di lapangan mengancam keselamatan siswa dan guru.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,” ujar Mahyeldi, Kamis (27/11/2025).
Gubernur menyebut status Tanggap Darurat Bencana memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah adaptif demi melindungi masyarakat.
Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah maupun petugas di lapangan.
“Insya Allah, dengan kehati-hatian dan kebersamaan, kita bisa melewati masa ini dengan baik,” katanya.
Pemprov Sumbar terus melakukan pemantauan intensif dan membuka kemungkinan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang apabila kondisi cuaca belum membaik.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi, menambahkan bahwa Surat Edaran Nomor 300.2.1/7371/SEK/DISDIK-2025 telah diteruskan ke seluruh kepala sekolah melalui cabang dinas masing-masing. Ia memastikan bahwa meski tatap muka ditiadakan, sekolah tetap wajib menjalankan PJJ secara penuh selama masa penyesuaian.
Selain itu, kepala sekolah diberikan fleksibilitas penuh untuk memperpanjang PJJ apabila daerahnya masih berada dalam kondisi rawan bencana.
“Keputusan kepala sekolah sangat menentukan, karena merekalah yang paling memahami situasi dan kondisi di lapangan,” ujar Habibul.
Ia berharap seluruh guru tetap memberikan layanan pembelajaran terstruktur dan proporsional memakai platform digital. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh agar proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa darurat.
