-
Pemerintah pusat tambah lokasi Sekolah Rakyat di Sumatera Barat.
-
Kabupaten Lima Puluh Kota siap wujudkan pemerataan pendidikan daerah.
-
Program bantu anak kurang mampu dapat akses pendidikan berasrama gratis.
SuaraSumbar.id - Program Sekolah Rakyat di Sumatera Barat (Sumbar) resmi diperluas oleh pemerintah pusat dengan bergabungnya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi baru pembangunan.
Dengan penambahan ini, kini ada tiga daerah di Sumbar yang akan mendapatkan fasilitas tersebut, yakni Kabupaten Solok, Dharmasraya, dan Lima Puluh Kota.
Kepastian penambahan lokasi Sekolah Rakyat di Sumbar itu diperoleh setelah pertemuan antara Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (12/11/2025) lalu.
“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Vasko, Rabu (12/11/2025).
Menurut Vasko, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci percepatan pelaksanaan program nasional di tingkat daerah.
Ia menilai, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.
“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai, penetapan daerahnya sebagai lokasi Sekolah Rakyat di Sumatera Barat akan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Lima Puluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang termasuk dalam desil 1–2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah ini akan mengusung konsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung oleh negara.
Setiap unit pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 miliar, meliputi sarana belajar, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya.
Dengan bergabungnya Lima Puluh Kota, harapan besar muncul agar pemerataan pendidikan di Sumatera Barat semakin cepat terwujud melalui program Sekolah Rakyat yang kini mencakup tiga kabupaten utama di provinsi tersebut.
