SuaraSumbar.id - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan fokus mencari cara efektif menekan biaya haji agar lebih murah dan pelayanan berkualitas untuk masa mendatang.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa pengelolaan haji juga harus bebas dari praktek korupsi, transparan dan akuntabel.
Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu tak menampik fakta bahwa dalam pengelolaan haji terdapat kartel atau kelompok yang memonopoli. Kondisi itu terjadi di dalam dan luar negeri.
"Karena memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan," ujar Dahnil usai melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang di Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (26/5/2025).
Maka itu, kata Dahnil, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BP Haji dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagiannya.
"Oleh sebab itu Badan Haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas. Ke depan pengelolaan haji itu kata Pak Prabowo harus bebas korupsi, transparan, akuntabel," tegasnya.
Dahnil menyebutkan tahun ini momentum menjadi langkah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan haji. Karena tahun berikutnya, pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tangung jawab BP Haji, buka Kementerian Agama.
"Apa-apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan. Supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik, ya kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama," ungkapnya.
"Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua, banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis," sambung Dahnil.
Kembangkan Ekonomi Haji
Dahnil menjelaskan selama ini pengelolaan haji seperti event organizer, hanya fokus pada pengelolaan ritual haji. Maka itu, ke depan BP Haji akan merumuskan visi baru sesuai instruksi Presiden.
"Jadi kami akan fokus juga kepada pengembangan ekonomi haji. Kemudian fokus kepada pengembangan atau pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan,"imbuhnya.
Dahnil berpedoman, dahulunya para tokoh bangsa dulunya para haji. Tidak terkecuali tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Tanah Minang.
"Makannya kami memiliki 3 visi disebut tri sukses haji: sukses ritual, sukses ekosistem, ekonomi haji, sukses peradaban dan keadaban haji. 3 hal ini," jelasnya.
"Kedua, hal yang paling krusial itu hal-hal bersifat teknis. Pertama Instruksi Presiden biaya haji harus turun lagi. Setelah kami kaji selama 7 bulan ini sangat memungkinkan. Kami belum berani dapat angkanya," tambahnya.
