Dalam pelaksanaannya, program ini diimplementasikan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta prosedur program.
Nama PNPM Mandiri Perdesaan kemudian berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
Setelah berjalan selama beberapa tahun, PNPM Mandiri Perdesaan resmi berakhir pada tahun 2014 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama.
Meskipun program ini telah selesai, konsep pemberdayaan masyarakat yang diperkenalkannya tetap menjadi referensi dalam berbagai kebijakan pembangunan desa.
PNPM Mandiri Jadi BUMDesma
Program PNPM Mandiri Perdesaan resmi mengalami transformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset desa serta memperkuat pengelolaan usaha di tingkat desa.
Transformasi PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesma dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dengan perubahan ini, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang sebelumnya menjalankan kegiatan simpan pinjam kini akan beralih fokus ke pengembangan usaha yang lebih luas.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjadi dasar hukum dalam transformasi ini. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan BUMDesma dapat mendorong desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola potensi usaha yang ada di daerah masing-masing.
Sebagai penggerak ekonomi desa, BUMDesma memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kolektif.
UPK yang sebelumnya menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan kini harus menyesuaikan diri dengan aturan baru serta tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan.
