SuaraSumbar.id - Ratusan mahasiswa dari Universitas Andalas (Unand) dan Politeknik Negeri Padang (PNP) menggelar demonstrasi menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di depan Kampus Unand, Limau Manis, Kota Padang, Senin (17/2/2025).
Mereka menilai kebijakan ini berpotensi mengancam akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terutama bagi mahasiswa penerima beasiswa dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (BP-PTNBH).
Perwakilan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA-UM) Unand, Ahmad Sanusi, menuturkan bahwa efisiensi anggaran pendidikan dapat memicu berbagai dampak negatif, mulai dari pemangkasan beasiswa KIP-K, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga tertundanya pembangunan fasilitas kampus.
"Sebelum kebijakan ini diterapkan, Unand sudah mengalami penurunan anggaran BP-PTNBH sebesar Rp25 miliar. Jika pemangkasan terus berlanjut, kampus harus mencari sumber pendapatan sendiri. Jika dilakukan melalui usaha komersial, tentu membutuhkan modal besar dan waktu lama," ujarnya.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Bikin PHRI Sumbar Menjerit, Food and Breakfast hingga Okupansi Hotel Menurun
Ahmad juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk eksploitasi sumber daya alam melalui izin tambang. Ia menilai kebijakan ini bertentangan dengan tridarma perguruan tinggi yang seharusnya lebih berorientasi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Tuntutan Mahasiswa dan Respons DPR
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Dedi Irwansyah, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus berpihak kepada mahasiswa dan tidak membebani mereka dengan kebijakan yang mempersempit akses pendidikan.
"Banyak mahasiswa baru yang terancam putus kuliah akibat tertundanya pendaftaran beasiswa KIP-K. Ini menunjukkan dampak nyata dari pemangkasan anggaran pendidikan," kata Dedi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain:
Baca Juga:Anggaran Dipangkas Rp88 Miliar, Infrastruktur Padang Pariaman Tetap Prioritas
- Menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan tinggi
- Menjamin tidak ada kenaikan UKT
- Mengembalikan dana BP-PTNBH
- Menjamin keberlanjutan beasiswa dan bantuan bagi mahasiswa
- Mendukung pembangunan infrastruktur kampus
- Menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik
- Merevisi kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikbudristek
Tuntutan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Kepada mahasiswa, Hetifah memastikan bahwa beasiswa KIP-K tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran ini.
"Kami akan menyampaikan aspirasi mahasiswa hari ini kepada pemerintah," ujarnya.
Hingga aksi berakhir, mahasiswa tetap berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi semua kalangan.
Kontributor : Rizky Islam
