Selain manfaat tunai, PP Nomor 6 Tahun 2025 juga mengubah besaran iuran JKP. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan, kini diturunkan menjadi 0,36 persen.
Namun, hak atas manfaat JKP dapat hilang jika:
- Pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah PHK.
- Pekerja telah mendapatkan pekerjaan baru.
- Pekerja meninggal dunia.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pekerja yang terdampak PHK untuk tetap mendapatkan penghasilan sementara waktu, sehingga bisa mencari pekerjaan baru tanpa tekanan ekonomi yang berat.
Kontributor : Rizky Islam
Baca Juga:Daftar Lengkap! 19 Kepala Daerah Sumbar Dilantik Presiden 20 Februari 2025
