SuaraSumbar.id - Ribuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dilaporkan telah dicatut secara sepihak untuk mendukung Bakal Pasangan Calon Wali Kota jalur perseorangan atas nama Novil Anoverta dan Frisdoreja.
Warga yang menjadi korban mengaku tidak pernah memberikan dukungan politik kepada pasangan tersebut.
Beberapa warga Bukittinggi menyatakan keterkejutannya setelah mengecek status dukungan mereka melalui situs resmi KPU, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
Mereka mendapati bahwa NIK mereka telah terdaftar sebagai pendukung kandidat yang tidak mereka kenal.
Baca Juga:Video Viral Penuh Caci-Maki, Sarekat Islam Minta Z Diduga Anggota DPRD Bukittinggi Klarifikasi
“Saya tidak pernah didatangi oleh tim kampanye atau menyerahkan KTP kepada siapa pun. Tapi ketika saya cek, NIK saya terdaftar sebagai pendukung Bapaslon yang tidak saya kenal,” ujar Vesco Davian, seorang jurnalis yang juga menjadi korban pencatutan data ini.
Vesco juga mengungkapkan bahwa masalah ini tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga keluarganya.
"NIK istri, adik, ayah, dan teman saya lainnya juga terdaftar sebagai pendukung. Ini jelas pencurian data pribadi," ucapnya dengan kesal.
Hal serupa dialami oleh Munawarah, warga Bukittinggi lainnya. Ia merasa terkejut setelah mengetahui NIK-nya terdaftar sebagai pendukung pasangan calon yang namanya bahkan belum pernah ia dengar.
“Saya tidak pernah memberikan dukungan, apalagi menyerahkan KTP. Proses pembatalan dukungan juga sangat rumit, padahal data saya dicuri begitu saja,” keluh Munawarah.
Untuk membatalkan dukungan, warga diharuskan melalui proses yang berbelit, termasuk mengunggah foto selfie dan dokumen-dokumen lainnya.
Hal ini menuai protes karena prosedur tersebut dinilai tidak seimbang dengan mudahnya data mereka dicuri tanpa sepengetahuan.
Kasus pencurian data demi kepentingan politik ini juga dilaporkan terjadi di DKI Jakarta, di mana NIK sejumlah warga tiba-tiba terdaftar sebagai pendukung Bapaslon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Warga Bukittinggi dan sejumlah kota lainnya kini mempertanyakan sistem keamanan data dalam proses Pilkada 2024. Mereka mendesak pihak berwenang untuk mengusut dugaan pencurian data pribadi ini demi menjaga integritas demokrasi.
Kontributor : Rizky Islam
