SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, angkat bicara terkait polemik larangan penggunaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang membuat heboh masyarakat.
Ia meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut dan meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan penjelasan resmi.
"Kami meminta BPIP menjelaskan simpang siur informasi larangan berjilbab itu, apakah benar atau hanya hoaks," ujar Mahyeldi dalam pernyataannya, dikutip Kamis (15/8/2024).
Mahyeldi menyampaikan keprihatinannya jika benar kebijakan tersebut diberlakukan oleh BPIP. Menurutnya, aturan tersebut tidak menghormati hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi negara.
Ia menegaskan bahwa Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap individu dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
"Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, ini merupakan kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelaksana kebijakan tersebut harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
Mahyeldi juga menyebut bahwa tindakan tersebut tidak hanya melecehkan hak individu, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang telah menjadi landasan negara.
Polemik ini bermula ketika media sosial diramaikan oleh kabar bahwa 18 anggota Paskibraka perempuan, termasuk perwakilan Sumatera Barat, Maulia Permata Putri, tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, Maulia sebelumnya dikenal sebagai anggota yang konsisten mengenakan jilbab.
Mahyeldi menegaskan pentingnya klarifikasi dari BPIP agar isu ini tidak semakin membesar dan meresahkan masyarakat.
Baca Juga:MUI Sumbar Murka Paskibraka Wanita "Dipaksa" Lepas Hijab di IKN: Aturan Tak Pantas, Islamophobia!
Kontributor : Rizky Islam
