SuaraSumbar.id - Biaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) sejak Desember 2023 diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun.
"Kita sudah hitung, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada beberapa daerah di Sumbar sejak Desember 2023 butuh anggaran Rp 1,6 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi, Rabu (19/6/2024).
Menurut Medi, infrastruktur yang rusak itu sebagian merupakan kewenangan pusat dan sebagian provinsi, tetapi yang paling besar adalah kewenangan kabupaten dan kota. "Yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar sekitar Rp400 miliar. Jumlah itu cukup besar," katanya.
Ia memperkirakan anggaran sebesar Rp 400 miliar itu akan menyerap sekitar 40 persen anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumbar.
Namun, perbaikan infrastruktur itu akan menjadi fokus Pemprov Sumbar ke depan karena infrastruktur sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, perekonomian daerah bahkan bisa mempengaruhi inflasi. "Pembangunan lain di Sumbar mungkin bisa terjadi pelambatan," katanya.
Ia mengatakan bahwa yang paling susah itu adalah kabupaten/kota, karena kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangannya mencapai Rp800 miliar. Sementara APBD kabupaten dan kota sangat terbatas.
"Ini juga perlu dipikirkan solusinya secara serius karena kalau mengandalkan APBD kabupaten/kota perbaikan infrastruktur yang rusak bisa sangat lama," katanya.
Sementara itu, perbaikan infrastruktur untuk kewenangan pemerintah pusat sekitar Rp400 miliar.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri menyebutkan bencana yang terjadi di daerah itu dimulai sejak Desember 2023. Terakhir bencana banjir dan banjir bandang terjadi pada 11 Mei 2024.
Bencana itu mengakibatkan 63 warga meninggal, 10 orang hilang, kemudian 1.210 rumah rusak, 1.102 irigasi rusak, dan 53 jalan hancur.
Selain itu, lebih dari 2.700 ekor ternak hilang, termasuk ribuan hektare lahan pertanian yang rusak. (Antara)
