Pasaman Barat Butuh Shelter Tsunami, 80 Ribu Jiwa Lebih Warga Tinggal di Garis Pantai

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), butuh shelter tsunami di sepanjang wilayah pesisir pantai.

Riki Chandra
Selasa, 04 Juni 2024 | 16:44 WIB
Pasaman Barat Butuh Shelter Tsunami, 80 Ribu Jiwa Lebih Warga Tinggal di Garis Pantai
Shelter Tsunami Wanasalam Lebak (Youtube)

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), butuh shelter tsunami di sepanjang wilayah pesisir pantai. Hal itu berfungsi sebagai gedung evakuasi bencana atau tempat evakuasi sementara (TES) ketika bencana itu terjadi.

"Baru satu shelter tsunami di Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paling tidak dibutuhkan sembilan shelter lagi sebagai bentuk mitigasi bencana tsunami," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Zulkarnain, Selasa (4/6/2024).

Ia mengatakan, garis pantai di Pasaman Barat ada sekitar 152 kilometer dengan dihuni sekitar 80 ribu jiwa. Dibutuhkan shelter untuk evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi tsunami.

Shelter tsunami yang ada saat ini hanya di Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan ukuran bangunan sekitar 12x12 meter empat tingkat kapasitas 800 orang.

Sedangkan kebutuhan shelter saat ini di Katiagan Kinali, Sasak, Pulau Panjang Kecamatan Sungai Beremas, Mandiangin Kinali, Sikilang Kecamatan Sungai Aur dan Sikabau Kecamatan Koto Balingka.

Kebutuhan shelter di daerah pesisir pantai sangat dibutuhkan karena pada umumnya daerah pantai yang ada merupakan daerah terpencil. Jalan menuju daerah itu juga masih menyisir pantai.

"Akses jalan itu masih menyisir pantai. Jika terjadi tsunami maka warga dipastikan sulit keluar menyelamatkan diri sehingga diperlukan shelter," katanya.

Pihaknya telah mengusulkan ke Pemprov Sumbar agar bisa membangun shelter karena butuh anggaran yang besar.

Ia menyebutkan, Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Mulai dari banjir, longsor, gempa, dan tsunami.

Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat waspada bencana juga berkolaborasi dengan nagari (desa) membentuk kelompok siaga bencana dari anggaran nagari (desa).

"Mitigasi dan kelompok siaga bencana di nagari sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana yang ada," sebutnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak