SuaraSumbar.id - Pemerintah Bangladesh meminta PBB untuk menyelesaikan krisis Rohingya yang berkepanjangan. Mereka menuduh Myanmar menggunakan konflik internal sebagai alasan untuk menunda pemulangan kelompok minoritas Muslim tersebut.
Menteri Luar Negeri Bangladesh, Hasan Mahmud, menyampaikan seruan ini dalam pertemuan dengan pejabat PBB di New York pada akhir Mei 2024. Dia menekankan manfaat kolaborasi PBB dalam menangani krisis di wilayah yang dilanda konflik.
Bangladesh menampung sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan brutal militer di Rakhine, Nyanmar pada tahun 2017.
Mayoritas pengungsi tinggal di kamp-kamp yang padat di Cox's Bazar. Sementara sekitar 35.000 lainnya direlokasi ke Pulau Bhasan Char sejak akhir 2020.
Dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, Mahmud menegaskan bahwa "konflik di Myanmar tidak boleh menjadi alasan untuk menolak repatriasi Rohingya".
Penundaan repatriasi dikhawatirkan memperparah kondisi di kamp-kamp pengungsi. Dirinya menyinggung maraknya kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme di kamp-kamp tersebut. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis.
Sejak Februari, sekitar 750 anggota polisi dan militer perbatasan Myanmar melarikan diri ke Bangladesh. Sebagian besar telah dipulangkan, namun sisanya masih dalam proses pemulangan.
Mahmud menekankan perlunya mencegah insiden serupa terulang kembali, termasuk korban jiwa di pihak Bangladesh akibat konflik di Myanmar.
"Cabang-cabang kelompok yang berkonflik di Myanmar juga menimbulkan korban jiwa di Bangladesh. Sangat perlu untuk mencegah hal ini terulang kembali," katanya seperti dikutip Kemenlu Bangladesh. (Antara)
