SuaraSumbar.id - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pasaman, Sabar AS, memangkas alur birokrasi, terutama masalah administrasi di daerah yang di pimpinnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi manuver politik.
“Saya mendengar polemik di luar sana, Sabar AS tidak melibatkan Sekda. Itu tergantung dari sisi mana kita berdiri," katanya, dikutip dari Antara, Selasa (14/11/2023).
Menurut Sabar, pemangkasan administrasi ini dilakukan untuk melakukan percepatan. Atas dasar itu, ia menilai perlunya pimpinan tunggal dan segala sesuatu yang membutuhkan kebijakan itu cepat terealisasi.
"Bila ada surat menyurat perihal sebuah kebijakan melalui meja Sekda dulu baru ke saya, itu kan membuang waktu. Apalagi kalau sempat mandek di meja Sekda karena kesibukan atau terlupa semacamnya, yang susah laju roda kepemerintahan juga,” kata Sabar.
Selain itu, kebijakan surat menyurat langsung ke meja Sabar AS itu diakuinya juga dalam menekankan profesionalitas serta loyalitas ke pimpinan. Istilahnya satu komando.
“Sebagai seorang pimpinan, saya melakukan sebuah kebijakan semata untuk kebaikan Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Ini adalah sebuah pencegahan bagi ASN Pasaman untuk bermanuver politik. Walaupun jabatan saya adalah jabatan politis, tapi jangan sampai ASN ikut-ikut berpolitis juga. Profesional saja kita maka pemerintahan ini akan berjalan bagus,” jelas Sabar.
Perihal pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan, Sabar mengingatkan jangan ada ASN Pemkab Pasaman, melakukan manuver politik. Bermain politik dan melakukan pertemuan-pertemuan yang berbau politik.
"Sebagai bentuk tanggung jawab saya, atas amanah masyarakat yang telah diberikan, saya akan berada di garis terdepan agar seluruh elemen ASN bisa bekerja dan memberikan pengabdian yang maksimal,” katanya.
