SuaraSumbar.id - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian penting dalam sebuah negara demokratis. Dalam pesta limatahunan itu, rakyat punya hak suara untuk memilih pemimpin terbaik untuk daerah hingga negara ini.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Pemilu seringkali direcoki berbagai hoaks dan kecurangan yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan itu. Kondisi ini diperparah dengan tidak memilihnya masyarakat dan politik uang (money politic).
Hal itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar), Jons Manedi, saat menjadi narasumber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan tema "Menjadi Pemilih Cerdas dalam Pemilu 2024" di Bukitinggi, Senin (24/7/2023).
"Tahapan selama penyelenggaraan pemilu yang bersih akan melahirkan pemimpin bersih. Makanya, kita (masyarakat) harus jadi pemilih cerdas, anti terhadap berita hoaks, anti golput, dan anti politik uang," katanya.
Baca Juga:Revitalisasi Pasar Ulak Karang Padang Habiskan Dana Rp 3 Miliar, Ditarget Rampung Akhir 2023
Menurut mantan anggota KPU Kabupaten Solok dua periode itu, mewujudkan pemilu tertib dan anti-hoaks adalah memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparan dan terbuka.
Atas dasar itu, pihak penyelenggara pemilu harus menginformasikan dengan jelas dan terbuka tentang tahapan dan proses pemilu itu sendiri. Mulai dari daftar pemilih hingga penghitungan suara.
"Jangan percaya berita hoaks, seperti isu ratusan ribu surat suara telah tercoblos yang memenangkan satu pasangan calon," katanya.
Menurut Jons Manedi, masyarakat punya peran penting dalam mewujudkan pemilu tertib dan anti hoaks. Masyarakat harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima, terutama di era digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan mudah.
"Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan memperhatikan sumber informasi yang diterima, serta membantu menyebarluaskan informasi yang benar," katanya.
Kemudian, Jons mengajak masyarakat menghindari ujaran kebencian. Dia meminta publik pro aktif dan respek dalam proses tahapan dan penyelengaraan Pemilu.
