SuaraSumbar.id - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mengungkap sebanyak 11 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus ini mulai perdagangan orang sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga eksploitasi seksual.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono mengatakan, kasus TPPO ini telah menjadi atensi Presiden dan pimpinan Polri sebagai penegak hukum. Dalam kurun waktu sebulan, 11 kasus berhasil diungkap.
"Satu bulan terakhir sudah mengungkap TPPO sebanyak 11 perkara. Total tersangka 12 orang, dan ini pasti terus berkembang lagi dalam proses penyidikan," ujar Suharyono saat konferensi pers, Selasa (20/6/2023).
Dalam pengungkapan kasus TPPO ini, kata Suharyono, terdapat 24 orang korban. 10 orang korban di antaranya merupakan PMI ilegal ke Malaysia.
Baca Juga:Kisah Haru Anak Buruh Cuci Gosok jadi Polisi, 2 Kali Gagal dan Diejek Gegara Keluarga Tak Mampu
"TPPO ke Malaysia dijanjikan pekerjaan di perusahaan tertentu, namun akhirnya muncul masalah. Di sana, ternyata gaji mereka dua bulan sampai tiga bulan tidak diberikan," ungkapnya.
Suharyono mengungkapkan, gaji korban diambil oleh agen dan penyalur. Sehingga para korban kesulitan di Malaysia dan dalam penyekapan majikan. Dalam kasus ini, telah ditangkap seorang tersangka berinisial W yang merupakan penyalur.
"Majikan tidak tahu gaji korban jatuh di tangan penyalur. Akhirnya, mau kembali ke Indonesia visa dan paspor disimpan atau ditahan majikan," jelasnya.
Sementara itu, Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan menjelaskan, tersangka sebagai penyalur melakukan upaya agar para korban tertarik untuk bekerja ke luar negeri.
Modusnya, kata dia, dengan menyakini korban terkait pekerjaan serta dalam pengurusan keberangkatan ke Malaysia dibiayai hingga paspor dan visa diurus oleh tersangka.
Baca Juga:Resmi! Polda Sumbar Tetapkan Ustaz HEH Jadi Tersangka, Buntut Samakan Muhammadiyah dengan Syiah
"Bagaimana korban ini tertarik dan tersangka juga menarik para korban, semua biaya perjalanan termasuk pengurusan paspor dan penampungan itu tersangka yang bayar," jelasnya.
"Tetapi kemudian ke belakang, setelah mendapatkan majikan, si agen tersangka kemudian meminta gaji tiga bulan ke depan plus fee, jadi dari situ dia mendapatkan keuntungan," sambung Andry.
Ia menyebutkan, setidaknya gaji selama tiga bulan untuk korban sebesar 7.000 ringgit atau sekitar kurang lebih Rp 22 juta. Gaji para korban ini kemudian dibagikan ke para sindikat tersangka.
"Kami terus melakukan pendalaman kasus ini. Tersangka ini dia pernah tinggal di Malaysia cukup lama, jadi paham kondisi di sana, itu modal dasarnya," pungkasnya.
Kontributor: Saptra S
