Ardi menjelaskan, pembuatan landmark tidak bekerjasama dengan Pemda. Sebab, kawasan Lembah Harau merupakan wewenang dari BKSDA Sumbar.
Menurut Ardi, respon negatif dari masyarakat merupakan hal yang wajar. Sebab, mereka tidak memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari pembuatan landmark tersebut.
"Jadi respon masyarakat itu biasa, jangan terlalu dipikirkan, ingat saja tujuan kita apa, yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jadi ini tujuannya baik dan sudah ada persetujuan dan permintaan wali nagari beserta niniak mamak, jadi kita akomodir," ucapnya.
"Jika dicontohkan, lihat saja kawasan wisata eropa yang ada di Lembah Harau, awalnya kan banyak protes dari masyarakat yang mengatakan kenapa tidak budaya minang, kenapa eropa, tapi ujung-ujungnya banyak juga yang berkunjung," sambungnya.
Baca Juga:Resmikan Jalur Pendakian Proklamator Gunung Marapi, Wagub Sumbar: Ini Idola Pendaki!
Ardi menjelaskan proses pembuatan landmark sudah mencapai tahap perancangan dan perhitungan. Ia menargetkan landmark tersebut siap sebelum tahun baru.
"Saat ini sudah dalam tahap perancangan dan perhitungan, kemungkinan di bulan Desember sudah kita kerjakan, mudah-mudahan pas tahun baru sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," tuturnya.
