SuaraSumbar.id - Polda Sumbar mengakui kekurangan jumlah personel yang mencapai 50 persen. Penambahan personel hanya bisa diharapkan dari rekrutmen.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra mengatakan, kurangnya sumber daya personel tidak terlepas dari kenaikan tipe polda. Pasalnya, butuh waktu untuk mencapai standar jumlah personel pada tipe terbaru.
"Secara umum polda yang mengalami kenaikan tipe dari B ke tipe A itu hampir 50 persen kekurangan personel," kata Teddy, Selasa (6/9/2022).
"Itu saya alami, karena saya juga pernah (kapolda) di Banten dan Lampung. Artinya tiga sampel polda yang pernah saya jabat yang awalnya semuanya tipe B, setelah naik ke tipe A memang menstandarkan ada kenaikan jumlah personel itu salah satunya," sambung Teddy.
Baca Juga:Kasus Brigadir J, Ini Hasil Uji Lie Detector Bharada E, Bripka RR dan Kuat Ma'ruf
Menurut Teddy, kecepatan rekrutmen anggota Polri tidak berbanding lurus dengan kenaikan tipe polda tersebut. Kekurangan personel akhirnya berimbas di jajaran, salah satunya Polres Kepulauan Mentawai.
"(Polres Mentawai kekurangan personel) otomatis iya, karena di bawah Polda Sumbar. Kami hanya bisa menunggu, menunggu hasil rekrutmen apakah dari sumber Akpol, SPN, Bintara, Secapa, Tamtama atau sumber lain seperti sarjana. Kita menunggu distribusi personel hasil dari rekrutmen itu," katanya.
Meski Polres Mentawai berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, Teddy menekankan kepada setiap personelnya agar tetap solid dengan keadaan dan kendala yang terjadi. Diminta untuk tidak boleh mudah menyerah.
"Penekanan keluar (ke personel) tetap sinergi dengan semua stakeholder, termasuk elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam tata kelola berkehidupan," ungkapnya.
Ubah Stigma Mentawai Sebagai Tempat 'Pembuangan' Personel Bermasalah
Baca Juga:Dirut Bulog: Program KPSH Efektif Antisipasi Kelonjakan Harga Beras
Dirinya akan mengubah stigma bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai tempat bagi personel bermasalah.
"Saya akan mengubah stigma atau imaje itu. Dan saya tidak akan melakukan itu," kata Teddy.
Seperti diketahui, Kepulauan Mentawai berada di tengah samudera Hindia tentu sangat jauh dari pusat ibukota provinsi. Kabupaten ini masih masuk dalam zona daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Teddy mengatakan, dirinya melakukan perpindahan tugas personel ke Kepulauan Mentawai hanya sebatas mutasi. Hal ini bukan bersifat sebuah hukuman.
"Kalau toh kemarin-kemarin saya lakukan, itu sifatnya mutasi rutin saya, bukan sifatnya penghukuman. Barang kali itu warisan (kapolda) pendahulu sebelum saya," ujarnya.
"Makanya tadi saya katakan dalam tatap muka tadi (bersama personel Polres Mentawai), saya akan mengubah stigma atau kebijakan itu," katanya.
Menurut Teddy, personel yang bermasalah sebaiknya dititipkan di provost atau di propam. Sehingga dapat dilakukan pengawasan agar kesalahan tidak terulang kembali.
"Tapi di tempat jauh seperti ini (dipindahtugaskan), sedangkan populasi (penduduk) di sini sudah bagus, bisa jadi polisi ini menjadi pemicu warga menyimpang. Itu yang tidak saya harapkan," cetusnya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Mu'at mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki 286 personel yang tersebar baik di mako dan polsek. Padahal idealnya harus memiliki 600 personel.
"Jadi kekurangan sekitar 300 lebih. Jadi kami memang kekurangan soal (personel) itu," ungkapnya.
Mu'at menjelaskan, di wilayah hukumnya hanya terdapat empa polsek yang bisa bertanggung jawab menjaga gangguan kamtibmas di tiga kecamatan. Setiap polsek diisi 30-40 personel.
"Termasuk personel babinkamtibmas kami hanya 22 orang. Ini masih kurang, harusnya 42 personel seusai dengan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai," katanya.
Kontributor: Septra S
