facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPR RI Resmi Batalkan Pengadaan Kain Gorden Puluhan Miliar

Riki Chandra Rabu, 18 Mei 2022 | 05:15 WIB

DPR RI Resmi Batalkan Pengadaan Kain Gorden Puluhan Miliar
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membatalkan pengadaan gorden dengan anggaran Rp 43,5 miliar.

SuaraSumbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membatalkan pengadaan gorden dengan anggaran Rp 43,5 miliar. Keputusan pembatalan itu setelah melalui rapat bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Kesekjenan DPR dan Inspektorat DPR.

"Kesimpulannya BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso dikutip dari Suara.com, Selasa (17/5/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua BURT Johan Budi mengatakan sebelum kesimpulan diambil, BURT sudah lebih dahulu mendengarkan penjelasan dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta ulasan dari Inspektorat DPR RI.

Hasilnya, seluruh pihak termasuk semua fraksi di DPR menyepakati agar pengadaaan gorden untuk rumah dinas itu tidak dilanjutkan,

Baca Juga: Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Terkecuali, DPR Resmi Batalkan Pengadaan Gorden Puluhan Miliar

"Dari pembahasan tadi yang disampaikan baik oleh pak sekjen maupun oleh Inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk pak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," kata Johan.

Minta Dikaji Ulang

Agung sebelumnya sudah mengusulkan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar untuk dikaji ulang. Usulan itu juga dikatakan Agung akan disampaikan pihaknya kepada Setjen DPR RI. Mengingat pengadaan gorden puluhan miliar itu sebelumnya diusulkan Setjen.

Agung memandang penting penghematan alokasi anggaran. Bukan tanpa sebab, ia ingin DPR memiliki sense of crisis di tengah kesulitan yang saat ini melanda rakyat. Mulai dari pandemi hingga naiknya harga kebutuhan pokok, semisal minyak goreng.

Karena itu, ia meminta tidak ada anggaran yang dihambur-hamburkan.

Baca Juga: Terkait Polemik antara Gubernur Sutarmidji dengan PDI Perjuangan Kalbar, Lasarus: Sudah Selesai

"Kami akan meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam keterangannya dikutip Jumat (1/4/2022).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait