SuaraSumbar.id - Selama triwulan pertama tahun 2022, Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) menerima sebanyak 88 aduan masyarakat. Mayoritas yang dilaporkan adalah pemerintah daerah.
Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, penyampaian laporan masyarakat terbanyak dilakukan dengan cara datang langsung. Mayoritas pelapor mayoritas berasal dari Kota Padang.
"Ada 88 laporan dan 50 konsultasi. Sampai akhir Maret penyelesaian laporan mencapai 71.88 persen,” katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Kamis (14/4/2022).
Berdasarkan 88 laporan atau pengaduan yang diterima, sebanyak 64 laporan telah masuk ke tahap pemeriksaan. Sementara laporan tahun 2021 yang masih berproses di tahun 2022 sebanyak 47 laporan.
Baca Juga:Buntut Aturan Wajib Vaksin Siswa SD di Padang, Puluhan Wali Murid Mengadu ke Ombudsman Sumbar
Pada tahap pemeriksaan laporan, substansi laporan yang paling banyak diterima, terkait pendidikan 17 laporan 26,56 persen, ketenagakerjaan 15 laporan atau 23,44 persen, kepolisian 6 laporan atau 9,38 persen, agraria 6 laporan 9,38 persen, dan kepegawaian 5 laporan atau 7,81 persen.
Tiga dugaan maladministrasi terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut. Tiga instansi terbanyak yang dilaporkan adalah pemerintah daerah disusul kepolisian dan kantor pertanahan.
“Tak cuma menunggu laporan dari masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar juga terus proaktif melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dengan cara jemput bola melalui PVL on The Spot yang diselenggarakan di PT POS Padang,” jelas Yefri.
Jalur penyampaian laporan dibuat sebanyak mungkin dengan harapan tidak mempersulit pelapor. Laporan dapat disampaikan secara langsung, email, fax, telepon, whatsApp, facebook, instagram dan media sosial lainnya.
