facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemerintah Daerah Diminta Serius Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Suhardiman Minggu, 23 Januari 2022 | 15:37 WIB

Pemerintah Daerah Diminta Serius Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Ilustrasi petani (Canva)

Hal ini membebani para petani, khususnya petani tanaman pangan.

SuaraSumbar.id - Pemerintah daerah diminta serius mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Barat.

Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi mengatakan, kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk subsidi di tingkat kios pengecer. Hal ini membebani para petani, khususnya petani tanaman pangan.

"Ini sangat memberatkan petani dan makin lama masalahnya semakin rumit," katanya, melansir Antara, Minggu (23/1/2022).

Saat ini harga pupuk subsidi ditentukan kios pengecer, bahkan sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemilik kios hanya mau menjual pupuk asalkan petani tutup mulut soal harga.

Baca Juga: Covid-19 di India Menggila, Empat Hari Capai 333 Ribu Kasus Baru, Meninggal 525 Orang

"Penekanan pada petani dari kios pengecer itu telah kami buktikan, namun di lain sisi petani butuh. Akhirnya mau tak mau mereka setuju saja," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten memperketat pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur, baik TNI, Polri, Kejaksaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur-unsur lain.

Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para distributor dan kios pengecer yang mencoba bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok. Memastikan RDKK sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Kenaikan harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Pesisir Selatan sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Petani menjerit karena hasil pertanian tidak seimbang lagi dengan modal tanam.

Salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Indra Fansuri (44) mengaku, pupuk jeni ZA kini Rp 360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung. Untuk jenis Ponska, naik dari Rp 150 ribu per karung, kini menjadi Rp 300 ribu per karung.

Baca Juga: Soal Pemimpin IKN Nusantara, Natalius Pigai Usul 2 Nama Ini: Putra Asli Dayak

Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait