SuaraSumbar.id - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ribut dengan staf khusus atau stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Hal ini dipicu lantaran Ahok membongkar dan mengkritik banyak kontrak BUMN yang merugi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, ikut berkomentar soal kehebohan tersebut. Menurutnya, Ahok tidak perlu banyak bicara, namun lebih banyak bekerja.
Menurut Mulyanto, sebagai Komisaris Utama, Ahok harusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan ke luar atas masalah yang dihadapi bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarangan.
Mulyanto menuturkan, komisaris ikut bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Jika beberapa waktu lalu Presiden memarahi Direktur Utama Pertamina, maka sama artinya Presiden sedang memarahi Dewan Komisaris pula.
Baca Juga:Ramai-Ramai Sindir Ahok, PKS: Sama-Sama Ditegur Jokowi
“Ahok harusnya paham dengan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan perusahaan negara ini. Bukan malah bicara seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina. Sebagai komisaris utama Ahok harusnya banyak bekerja bukan malah banyak bicara. Dia tidak bisa lepas tangan dengan kondisi Pertamina sekarang,” katanya, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Selasa (30/11/2021).
Mulyanto mengingatkan, Pertamina saat ini punya tugas berat untuk menekan impor BBM, termasuk gas LPG yang selama ini menyumbang signifikan bagi defisit transaksi perdagangan, khususnya sektor migas.
“Pertamina juga harus melaksanakan transformasi pemanfaatan energi fosil menjadi energi yang lebih bersih melalui strategi transisi energi. Jadi ketimbang bising di media atau berpolemik dengan kementerian BUMN, yang merupakan induknya, Ahok lebih baik fokus mendorong pembangunan kilang GRR Tuban,” ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan kritik pedas pada Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal itu merupakan buntut dari pernyataan Ahok yang secara blak-blakan membongkar banyaknya kontrak di BUMN yang merugikan.
Baca Juga:Reshuffle Kabinet Santer Dibahas, Pengamat Bicara soal Peluang Ahok
"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" jelas Ahok dalam kanal YouTube miliknya.
Ahok juga menyebut hal itu diperparah dengan adanya dugaan direksi yang kongkalikong dengan oknum BPK. Menurutnya, para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian seharusnya dipecat.
"Mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti Anda saya proses," tegas Ahok.
Menanggapi hal itu, Arya Sinulingga menyebut bahwa ada kemungkinan bahwa Ahok tak mengikuti perkembangan BUMN. Menurutnya, sudah banyak kasus di BUMN yang dibawa ke ranah hukum.
"Makanya kami agak bingung Pak Ahok ini mungkin tidak mengikuti perkembangan di BUMN ya. Seperti kasus-kasus lah misalnya, berapa banyak itu direksi kami laporkan, direksi Asabari kami laporkan, direksi Jiwasraya kami laporkan," tegas Arya Sinulingga.
Arya menyentil Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) tapi bertindak seperti Direktur Utama (Dirut).
