alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Miris! Pengadaan Baju Dinas dan Pin Emas 45 Anggota DPRD Pessel Dianggarkan Rp 1 M Lebih

Chandra Iswinarno Jum'at, 27 Agustus 2021 | 17:13 WIB

Miris! Pengadaan Baju Dinas dan Pin Emas 45 Anggota DPRD Pessel Dianggarkan Rp 1 M Lebih
Ilustrasi, tangkapan layar tender atribut dan pakaian dinas DPRD Pessel dari laman skap.ikpp.go.id. [Covesia.com]

Penganggaran baju dinas dan pembuatan pin emas untuk 45 anggota DPRD Pesisir Selatan sebesar Rp 1,057 miliar yang tertera di LPSE dibenarkan Sekretaris DPRD Pessel.

SuaraSumbar.id - Penganggaran baju dinas dan pembuatan pin emas untuk 45 anggota DPRD Pesisir Selatan (Pessel) sebesar Rp 1,057 miliar yang tertera di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibenarkan Sekretaris DPRD Jarizal.

Dia membenarkan, jumlah tersebut tidak hanya untuk pengadaan baju saja, namun untuk keseluruhan atribut termasuk pembuatan pin emas yang dianggarkan di tahun 2021.

"Mencakup seluruh atribut. Tujuannya adalah untuk mendukung anggota dewan dalam menjalankan tugasnya," katanya, Jumat (27/8/2021).

Kemudian terkait pengadaan tersebut masih dalam proses tender. Kemudian pengadaan itu sudah sesuai aturan bahwa setiap anggota DPRD mendapatkan hak seperti pakaian. 

Baca Juga: Wow, Pengadaan Baju Dinas dan Atribut DPRD Pesisir Selatan Tembus Rp 1,57 Miliar

"Itu hak sesuai aturan untuk tunjangan dinas, termasuk pakaian. Ada enam paket pakaian seperti PSL, PDH, dan pakaian adat. Setiap tahun itu diadakan," tuturnya.

Diakuinya, anggaran Rp 1 miliar lebih itu karena ada dua item yang digabungkan yaitu pakaian dinas dan atribut. Sementara sebelumnya kedua item ini diadakan secara terpisah.

"Ini karena gabungan dua item yakni atribut dan pakaian dinas. Makanya jadi membengkak karena terwujudnya sekarang," katanya lagi

Sebelumnya, publik juga dibuncah dengan informasi pengadaan baju dinas anggota DPRD Sumbar yang jumlah anggarannya mencapai Rp 908.050.000.

Pengamat politik Pengamat Politik sekaligus Akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang, Najmudin Rasul menilai jumlah tersebut sangat tidak patut.

Baca Juga: Pesisir Selatan Jawa Terancam Gempa 9 SR dan Tsunami 20 Meter, Gelombang Sampai Istana

"Apalagi dalam kondisi (pandemi), seharusnya itu tidak harus dilakukan anggota DPRD," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait