SuaraSumbar.id - Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah turut mengomentari polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang larangan siswa berpakaian agama tertentu di sekolah negeri.
Menurut Mahyeldi yang baru saja ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Barat terpilih itu, pemerintah mesti bersinergi bersama masyarakat dalam penguatan Indonesia, khususnya di Sumbar.
"Sekarang ini solusi terbaik ialah membangun soliditas," katanya usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021).
Mahyeldi juga menyarankan pemerintah melihat mana yang lebih prioritas untuk pembangunan dan mana yang mesti didahulukan.
Baca Juga:Ada Geng Pecinta Orgen Tunggal di Pariaman, Diduga Prostitusi Terselubung
"Soliditas antara masyarakat dan pemerintah harus didahulukan, sehingga pembangunan bisa berjalan, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan," katanya.
"Tidak elok kiranya terjadi penolakan-penolakan. Itu membuat renggang," sambungnya lagi.
Kota Padang, kata Mahyeldi, sudah memiliki Perda yang mengatur tentang seragam sekolah. Namun, SKB 3 Menteri tak berkaitan langsung dengan Pemerintah Kota Padang karena berada di bawah kebijakan pemerintah provinsi.
"Kota Padang mengikuti aturan perundang-undangan. Walaupun kasus terjadi di Kota Padang, tetapi kewenangannya bukan di Kota Padang, kewenangannya ada di provinsi," tuturnya.
Dia mengibaratkan SKB 3 Menteri bagaikan senjata besar yang tak seharusnya dikeluarkan untuk menghabisi hal kecil.
Baca Juga:Tinjau RSUP M Djamil Padang, Pj Gubernur Sumbar Malah Kena Suntik
"Ketika kita membunuh satu lalat, jangan kita bom. Masalahnya saja yang diperbaiki, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan. Maka di sinilah, saya katakan kearifan," katanya dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com.
