SuaraSumbar.id - Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi mengaku dizalimi atas penetapan dirinya sebagai tersangka pidana dugaan pemilu.
Cagub yang juga Ketua Partai Demokrat Sumbar itu menyebut, status tersangka yang disandangnya jelang hari pencoblosan sangat mempengaruhi perolehan suaranya di Pilgub Sumbar 2020.
"Pelaksanaan Pilgub Sumbar 2020 jauh dari prinsip jujur dan adil. Tiga hari sebelum pencoblosan saya ditetapkan sebagai tersangka, ini sungguh merugikan hati kami," kata Mulyadi saat sidang gugatan Permohonan Hasil Perselisihan Pemilu di MK yang disiarkan secara virtual, Selasa (26/1/2021).
Menurut Mulyadi, upaya yang dirintisnya selama ini menjadi runtuh berkeping dan mendelegitimasi kepercayaan publik kepadanya di tengah elektabilitas tengah menanjak.
Baca Juga:8 Daerah di Sumbar Sudah Punya Bupati dan Wali Kota Terpilih, Ini Daftarnya
"Berita saya ditetapkan sebagai tersangka juga disebarkan secara masif oleh pihak yang berkepentingan di media sosial, cetak dan elektronik," katanya dikutip dari Antara.
"Saya terlanjur dipersepsikan bersalah di masyarakat, diperlakukan semena-mena padahal telah merintis karir di politik cukup lama, bahkan rela melepaskan jabatan sebagai anggota DPR 2019-2014," katanya.
Kuasa hukum Mulyadi, Veri Junaidi saat membacakan permohonan menilai Pilkada Sumbar tidak berjalan demokratis dan terjadi penegakan hukum yang dipaksakan dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka.
"Penetapan sebagai tersangka meski dalam penyidikan akhirnya tidak cukup bukti merupakan upaya terstuktur untuk mengembosi suara pemilih sehingga ada mengalihkan suara kepada pasangan calon lain," katanya.
Ia menilai, penetapan tersebut telah menimbulkan citra buruk bagi pemohon karena dilakukan secara singkat pada masa tenang menjelang pemungutan suara.
Baca Juga:Gugatan 4 Pilkada di Sumsel Disidang di Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Veri mencatat, berdasarkan penelusuran di Twitter terdapat jutaan orang yang terpapar pemberitaan penetapan Mulyadi sebagai tersangka.
Dia memohon kepada MK untuk membatalkan putusan KPU Sumbar soal penetapan hasil Pilgub Sumbar yang dilakukan KPU Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meminta KPU melakukan pemilihan ulang di seluruh wilayah di Sumbar.
Usai membacakan permohonan majelis hakim melakukan pengesahan alat bukti dan jadwal sidang berikutnya pada 1 Februari 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, Bawaslu dan pihak terkait.
Sebelumnya, KPU Sumbar menetapkan pasangan nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy meraih suara terbanyak di Pilgub Sumbar dengan perolehan 726.853 suara atau 32,43 persen.
Peringkat kedua pasangan Nasrul Abit-Indra Catri dengan 679.069 suara atau 30,30 persen. Lalu pasangan Mulyadi-Ali Mukhni 614.477 suara atau 27,42 persen.
Dan pasangan Fakhrizal-Genius Umar memperoleh 9,86 persen atau 220.893 suara.
KPU Sumbar mencatat total pemilih sebanyak 2.313.278 pemilih atau sekitar 61,68 persen. Total jumlah suara sah 2.241.292 atau k 96,89 persen dan jumlah suara tidak sah 71.986 atau 3,11 persen. (Antara)
