3 Fokus Rehab-Rekon Sumbar Pasca Bencana, Pembangunan Huntap Paling Penting!

SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan tiga fokus rehab-rekon Sumbar pascabencana. Mulai dari pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik.

Penetapan prioritas Rehab-Rekon Sumbar ini menjadi langkah krusial agar masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit, pulih, dan kembali menjalani aktivitas secara normal.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, prioritas pertama dalam Rehab-Rekon Sumbar adalah pembangunan rumah permanen atau hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendasar. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujarnya.

Prioritas kedua, lanjut Mahyeldi, menyasar perbaikan infrastruktur vital yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Infrastruktur ini sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi. Karena itu, perbaikannya menjadi fokus kita,” katanya.

Sementara prioritas ketiga dalam Rehab-Rekon Sumbar adalah pemulihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, puskesmas, hingga rumah sakit. Langkah ini dilakukan agar layanan dasar bagi masyarakat bisa kembali berjalan optimal.

“Fasilitas publik harus segera pulih, karena menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Terkait pembangunan hunian tetap relokasi, Mahyeldi mengungkapkan adanya peluang pemanfaatan lahan negara maupun aset BUMN, terutama bagi daerah yang mengalami keterbatasan lahan.

“Untuk hunian tetap relokasi, kita bisa memanfaatkan aset milik kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, bahkan aset BUMN, sesuai komitmen Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara,” ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, keberhasilan Rehab-Rekon Sumbar membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan APBD daerah terdampak bencana.

Ia pun mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memastikan tidak adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 serta menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita berterima kasih kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan tersebut. Mudah-mudahan anggaran yang disiapkan dapat mencukupi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” katanya.