CEK FAKTA: Pemilik Gas Elpiji 3 Kg Dapat Bantuan Rp 300 Ribu, Benarkah dari Pemerintah?

SuaraSumbar.id - Sebuah unggahan di Facebook menampilkan gambar tabung gas elpiji 3 kg dengan narasi pemerintah memberikan bantuan Rp 300 ribu kepada pemilik elpiji 3 kg tersebut.

Unggahan di media sosial itu juga menyertakan tautan pendaftaran bagi yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Berikut narasinya:

“Untuk pemilik ELPIJI 3 kg yang belum dapat bantuan 300 ribu silahkan daftarkan diri melalui link di bawah ini.”

Klaim itu pun menyebar luas dan banyak menarik perhatian warganet, terutama pengguna LPG bersubsidi.

Namun, benarkah ada program bantuan Rp 300 ribu dari pemerintah untuk pemilik elpiji 3 kg?

Hasil penelusuran tim Cek Fakta menunjukkan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Pertamina atau situs pemerintah.

Sebaliknya, tautan itu meminta pengguna memasukkan data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identitas.

Praktik ini terindikasi sebagai phishing, yaitu upaya mencuri data pribadi dengan kedok program bantuan. Hingga kini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan Rp300 ribu untuk pemilik gas LPG 3 kg dalam bentuk uang tunai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa subsidi LPG 3 kg diberikan dalam bentuk selisih harga, bukan tunai.

Harga asli elpiji 3 kg sebenarnya R p42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung. Artinya, pemerintah menanggung subsidi sekitar Rp 30.000 per tabung, atau setara 70 persen dari harga aslinya.

Program subsidi elpiji 3 kg ini menghabiskan anggaran sekitar Rp80,2 triliun dalam APBN 2024, dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Skema subsidi ini tetap berbentuk harga jual murah, bukan bantuan uang tunai langsung.

Kesimpulan

Klaim bahwa pemerintah memberikan bantuan Rp300 ribu untuk pemilik gas LPG 3 kg adalah hoaks.

Tautan dalam unggahan tersebut bukan berasal dari Pertamina maupun situs resmi bantuan pemerintah, melainkan terindikasi phishing yang berpotensi mencuri data pribadi masyarakat.

Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap tautan mencurigakan dan hanya mempercayai informasi yang bersumber dari kanal resmi pemerintah atau Pertamina.