Riki Chandra
Kamis, 02 Oktober 2025 | 16:27 WIB
Sejumlah anak yang diduga menjadi korban keracunan MBG dirawat di bangsal anak RSUD Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025). [Dok. Antara/Iggoy el Fitra]
Baca 10 detik
  •  110 siswa keracunan nasi goreng program Makan Bergizi Gratis.

  • Pemkab Agam tanggung biaya korban tanpa BPJS Kesehatan.

  • Tujuh dapur SPPG ditutup karena belum memiliki SLHS.

SuaraSumbar.id - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), jadi perhatian serius pemerintah daerah.

Bupati Agam, Benny Warlis, memastikan seluruh biaya pengobatan korban yang tidak memiliki BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah.

“Karena ini sudah kita tetapkan kejadian luar biasa dan masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan akan kita tanggung biaya pengobatannya,” kata Benny Warlis, Kamis (2/10/2025).

Hingga Kamis siang, setidaknya 110 orang dilaporkan mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis usai menyantap menu nasi goreng pada Rabu (1/10/2025).

Ratusan penerima manfaat tersebut terdiri dari anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.

Benny menyampaikan, setelah melakukan pertemuan dengan gubernur dan sejumlah kepala daerah di Sumbar, ditemukan fakta bahwa terdapat tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Atas kondisi itu, Pemkab Agam memutuskan menutup sementara tujuh dapur SPPG yang tidak mengantongi sertifikat higienis. Pemerintah juga meminta pihak pengelola segera mengurus SLHS sebelum kembali melayani program Makan Bergizi Gratis.

“Yang pasti, kalau mereka tidak mengurus SLHS maka saya yang akan mendatangi langsung karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegas Bupati Agam.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya standar operasional dapur SPPG agar kasus keracunan Makan Bergizi Gratis tidak kembali terjadi. Ia menegaskan aspek kesehatan dan perlengkapan dapur wajib menjadi perhatian bersama.

“Ini berkaitan dengan yang dikonsumsi. Ini kewajiban negara karena berkaitan dengan keamanan pangan dan juga kelancaran pangan,” ujarnya.

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Agam menambah catatan penting soal keamanan pangan di daerah. Pemerintah daerah berjanji melakukan pengawasan ketat terhadap dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang. (Antara)

Load More