4 Fakta dan Mitos Muhammadiyah, Benarkah Melenceng dan Tak Murni Lagi?

SuaraSumbar.id - Organisasi Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah kerap menjadi sorotan bahkan target kritik. Namun, tak sedikit tudingan yang muncul bukan berdasarkan fakta, melainkan mitos atau interpretasi parsial.

Dikutip dari ulasan resmi Muhammadiyah, berikut adalah 4 fakta dan mitos Muhammadiyah yang perlu diluruskan agar publik dapat memahami kontribusi dan karakter organisasi ini dengan seimbang dan tepat.

1. Muhammadiyah Melenceng dari Tujuan Pemurnian Ajaran Islam

Mitos

- Muhammadiyah dikata “tak lagi murni” dalam visi pendirinya, KH Ahmad Dahlan, karena dianggap terlalu toleran terhadap praktik lokal seperti tahlilan.

Fakta

- Muhammadiyah sejak didirikan memang mengusung misi tajdid atau pembaruan ajaran Islam. Namun, konsepsi tajdid menurut Manhaj Tarjih bukan sekadar pemurnian sempit, melainkan menyatukan dua aspek: pemurnian akidah dan ibadah dari unsur yang tak berdasar dalil sahih, serta dinamika kehidupan umat agar ajaran Islam tetap relevan dengan konteks zaman.

Dalam hal praktik tahlilan, Muhammadiyah tidak bersikap gegabah. Berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Suara Muhammadiyah No. 07/2022, Muhammadiyah menawarkan tiga opsi: (1) meminta izin untuk tidak hadir, (2) hadir secara pasif jika tak memungkinkan menolak, atau (3) menolak persuasif, tanpa konfrontasi keras.

Fakta itu menunjukkan bahwa organisasi tetap menjaga kemurnian ajaran Islam dengan pendekatan kontekstual dan bijak.

2. Amal Usaha Muhammadiyah Komersial dan Tak Terjangkau

Mitos

- Jejaring amal usaha seperti RS atau sekolah Muhammadiyah dianggap mahal, seolah bukan lagi lembaga sosial.

Fakta

- Muhammadiyah adalah lembaga non pemerintah yang dibiayai swadaya umat, berbeda dengan sekolah negeri atau rumah sakit publik. Maka, terdapat biaya untuk menjaga kualitas. Namun orientasi organisasi ini tetap sosial.

Banyak lembaga Muhammadiyah memberikan subsidi, layanan gratis atau bersubsidi melalui skema BPJS, dana zakat, infak, dan program sosial lainnya.

Misalnya, proyek Beasiswa Kader 2024 senilai Rp 3,5 miliar menargetkan 400 kader dengan alokasi dana pendidikan untuk jenjang S1 maupun S2.

Sementara itu, Program Beasiswa BAZNAS dan PP Muhammadiyah 2024 menyalurkan beasiswa S1, S2, S3 dan riset ke kader dan mahasiswa di lingkungan persyarikatan.

Fakta ini membuktikan bahwa meski ada komponen biaya, Muhammadiyah tetap berpihak kepada kelompok lemah lewat subsidi, beasiswa, dan jaringan amal di daerah terpencil.

3. Muhammadiyah Terlibat Politik Praktis

- Mitos

Muhammadiyah dituduh berafiliasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga keluar dari jalur dakwah.

- Fakta

Muhammadiyah secara kelembagaan tidak berafiliasi dengan PAN maupun partai politik manapun. Meski beberapa kader secara pribadi aktif di partai, itu adalah hak individu. Sejak Khittah Denpasar 2002, Muhammadiyah telah menegaskan pembatasan antara politik kebangsaan dan politik praktis.

Dalam politik kebangsaan, peran organisasi adalah memperkuat nilai moral, kemaslahatan rakyat dan etika publik, melalui pendidikan, advokasi, dan layanan sosial, bukan perebutan kursi kekuasaan.

4. Profesional Non Kader Melemahkan Ideologi Muhammadiyah

Mitos

- Masuknya tenaga profesional di amal usaha Muhammadiyah dianggap mengikis ideologi organisasi.

Fakta

- Dengan ribuan sekolah, ratusan rumah sakit dan kampus, Muhammadiyah praktis membutuhkan tenaga profesional non kader agar manajemen dan layanan berjalan dengan standar tinggi. Realitanya, banyak universitas Muhammadiyah meraih akreditasi unggul dan rumah sakit menyandang akreditasi paripurna.

Keterlibatan profesional tersebut bukan melemahkan ideologi, melainkan memperkuat kapabilitas organisasi. Untuk menjaga nilai, setiap profesional, kader maupun non kader, wajib menjalani Baitul Arqam (BA) sebagai forum pembinaan ideologi Muhammadiyah.