Gunung Marapi Erupsi Lagi, Kolom Abu 800 Meter dan Ancaman Lahar Dingin Masih Mengintai

SuaraSumbar.id - Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan erupsi pada Rabu (27/8/2025). Kolom abu teramati membumbung setinggi sekitar 800 meter di atas puncak gunung tersebut.

"Terjadi erupsi pukul 09.14 WIB. Letusan ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27,1 milimeter serta berdurasi sekitar 38 detik," kata Petugas Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi, Ahmad Rifamdi.

Laporan PGA menyebutkan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara. Hingga kini, Gunung Marapi masih berstatus Waspada atau Level II.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat erupsi di Kawah Verbeek.

PVMBG juga mengingatkan potensi lahar dingin, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai berhulu dari puncak gunung. Ancaman ini meningkat saat musim hujan atau curah hujan tinggi.

“Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras. Lahar dingin bisa terbentuk sewaktu-waktu akibat material erupsi yang menumpuk di puncak,” kata Rifamdi.

Peringatan ini merujuk pada peristiwa banjir lahar dingin di Sumbar pada 11 Mei 2024 yang menelan puluhan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah. Material vulkanik yang masih tersisa di lereng gunung membuat ancaman serupa tetap tinggi.

Selain itu, PVMBG mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika terjadi hujan abu guna mencegah gangguan pernapasan atau ISPA.

“Hujan abu bisa menyebar ke wilayah sekitar, sehingga penting untuk selalu waspada dan menyiapkan perlengkapan pelindung diri,” kata Rifamdi.

Saat ini, tim PGA dan PVMBG terus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Marapi dan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diminta untuk mengikuti arahan resmi pemerintah daerah dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. (Antara)