SuaraSumbar.id - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan fokus mencari cara efektif menekan biaya haji agar lebih murah dan pelayanan berkualitas untuk masa mendatang.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa pengelolaan haji juga harus bebas dari praktek korupsi, transparan dan akuntabel.
Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu tak menampik fakta bahwa dalam pengelolaan haji terdapat kartel atau kelompok yang memonopoli. Kondisi itu terjadi di dalam dan luar negeri.
"Karena memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan," ujar Dahnil usai melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang di Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (26/5/2025).
Maka itu, kata Dahnil, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BP Haji dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagiannya.
"Oleh sebab itu Badan Haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas. Ke depan pengelolaan haji itu kata Pak Prabowo harus bebas korupsi, transparan, akuntabel," tegasnya.
Dahnil menyebutkan tahun ini momentum menjadi langkah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan haji. Karena tahun berikutnya, pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tangung jawab BP Haji, buka Kementerian Agama.
"Apa-apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan. Supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik, ya kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama," ungkapnya.
"Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua, banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis," sambung Dahnil.
Kembangkan Ekonomi Haji
Dahnil menjelaskan selama ini pengelolaan haji seperti event organizer, hanya fokus pada pengelolaan ritual haji. Maka itu, ke depan BP Haji akan merumuskan visi baru sesuai instruksi Presiden.
"Jadi kami akan fokus juga kepada pengembangan ekonomi haji. Kemudian fokus kepada pengembangan atau pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan,"imbuhnya.
Dahnil berpedoman, dahulunya para tokoh bangsa dulunya para haji. Tidak terkecuali tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Tanah Minang.
"Makannya kami memiliki 3 visi disebut tri sukses haji: sukses ritual, sukses ekosistem, ekonomi haji, sukses peradaban dan keadaban haji. 3 hal ini," jelasnya.
"Kedua, hal yang paling krusial itu hal-hal bersifat teknis. Pertama Instruksi Presiden biaya haji harus turun lagi. Setelah kami kaji selama 7 bulan ini sangat memungkinkan. Kami belum berani dapat angkanya," tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi
-
Rapat Koordinasi Bencana di Aceh: Dasco Telepon Langsung Presiden Prabowo
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Fahri Hamzah: Prabowo Satu-satunya Presiden Independen yang Tak Bisa 'Disetir'
-
Usai Bermalam di IKN, Prabowo Tinjau Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
CEK FAKTA: Prabowo Copot 5 Menteri Sekaligus Saat Retret di Hambalang, Benarkah?
-
CEK FAKTA: TNI Audit Dana Desa Terindikasi Korupsi, Benarkah?
-
Kerugian Bencana Sumbar Tembus Rp 33,5 Triliun, Infrastruktur Paling Terdampak!
-
Huntara Kayu Pasak Agam Segera Rampung, Bakal Diresmikan 20 Januari 2026
-
Komnas HAM Selidiki Dugaan Persekusi Nenek Saudah, Buntut Heboh Surat Pemuka Masyarakat