SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengatakan siap berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk mendorong percepatan pembangunan lajur penyelamat di jalur rawan kecelakaan di Padang Panjang.
Langkah ini diambil setelah kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) menewaskan 12 orang pada Selasa, 6 Mei 2025.
"Kita akan segera koordinasikan dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional karena jalan tersebut merupakan jalan nasional," ujar Mahyeldi, Kamis (8/5/2025).
Pembangunan lajur penyelamat ini menjadi perhatian serius setelah adanya permintaan langsung dari Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, serta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar.
Mereka menilai pembangunan fasilitas keselamatan itu mendesak dilakukan guna mengantisipasi kecelakaan serupa yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Menurut Mahyeldi, pemerintah provinsi siap menindaklanjuti usulan tersebut bersama Pemerintah Kota Padang Panjang serta BPJN.
“Usulan ini sangat baik, apalagi menyangkut keselamatan masyarakat. Nanti kita lihat dulu bagaimana kelengkapan dokumen dan perencanaan teknisnya,” katanya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, mengungkapkan pihaknya telah berulang kali menyurati instansi terkait, termasuk BPJN dan Ditlantas Polda Sumbar, untuk segera membangun lajur penyelamat di kawasan tersebut.
Dia menyebut lokasi yang diusulkan mencakup daerah Koto Baru dan sisi kanan serta kiri jalan di sekitar Terminal Bukit Surungan.
“Kami sudah kirim surat berkali-kali, karena jalur ini sudah lama dikenal rawan. Kalau tidak segera dibangun lajur penyelamat, potensi kecelakaan akan terus ada,” kata Allex.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, mendukung penuh rencana pembangunan lajur penyelamat tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya juga akan mengajukan usulan resmi kepada pihak berwenang agar proyek ini bisa segera direalisasikan.
“Lokasi ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan serius, maka kami usulkan pembangunan lajur penyelamat lalu lintas agar bisa meminimalkan korban jiwa di masa mendatang,” ujar Reza.
Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, jalur Padang Panjang hingga saat ini masih termasuk salah satu titik dengan tingkat kecelakaan tertinggi di provinsi tersebut.
Beberapa titik rawan teridentifikasi berada di ruas menurun dan berkelok, terutama di sekitar terminal dan pasar tradisional.
Tag
Berita Terkait
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Kecelakaan Bus Transjakarta Menjadi Perhatian Serius, PSI: Apalagi Disebabkan Kelalaian Pengemudi
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
18 Orang Meninggal, Sheila Marcia Semprot Pembuat Video Lucu Banjir Bali
-
Arti Mimpi Kancing Hitam yang Dialami Ayah Korban Tewas Kecelakaan Bus RS Bina Sehat
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
Terkini
-
Padang Pariaman Bakal Punya Pabrik Es Slurry, Ini Tujuannya
-
Benarkah Menkeu Purbaya Diteror hingga Rumahnya Dijaga Provos TNI? Ini Faktanya
-
5 Fakta Viral Anak Kepsek di Polman Pukul dan Tendang Siswi, Cuma Gara-gara Sampah!
-
Jejak Politik Taufiqur Rahman, Anak Gubernur Mahyeldi yang Jadi Ketua PSI Sumbar!
-
CEK FAKTA: Susi Pudjiastuti Minta Puan Maharani Dicopot dari Ketua DPR RI, Benarkah?