Tragedi Bus ALS Padang Panjang Renggut 12 Nyawa, Gubernur Sumbar Dorong Pembangunan Lajur Penyelamat

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengatakan siap berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk mendorong percepatan pembangunan lajur penyelamat di jalur rawan kecelakaan di Padang Panjang.

Langkah ini diambil setelah kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) menewaskan 12 orang pada Selasa, 6 Mei 2025.

"Kita akan segera koordinasikan dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional karena jalan tersebut merupakan jalan nasional," ujar Mahyeldi, Kamis (8/5/2025).

Pembangunan lajur penyelamat ini menjadi perhatian serius setelah adanya permintaan langsung dari Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, serta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar.

Mereka menilai pembangunan fasilitas keselamatan itu mendesak dilakukan guna mengantisipasi kecelakaan serupa yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Menurut Mahyeldi, pemerintah provinsi siap menindaklanjuti usulan tersebut bersama Pemerintah Kota Padang Panjang serta BPJN.

“Usulan ini sangat baik, apalagi menyangkut keselamatan masyarakat. Nanti kita lihat dulu bagaimana kelengkapan dokumen dan perencanaan teknisnya,” katanya.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, mengungkapkan pihaknya telah berulang kali menyurati instansi terkait, termasuk BPJN dan Ditlantas Polda Sumbar, untuk segera membangun lajur penyelamat di kawasan tersebut.

Dia menyebut lokasi yang diusulkan mencakup daerah Koto Baru dan sisi kanan serta kiri jalan di sekitar Terminal Bukit Surungan.

“Kami sudah kirim surat berkali-kali, karena jalur ini sudah lama dikenal rawan. Kalau tidak segera dibangun lajur penyelamat, potensi kecelakaan akan terus ada,” kata Allex.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, mendukung penuh rencana pembangunan lajur penyelamat tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya juga akan mengajukan usulan resmi kepada pihak berwenang agar proyek ini bisa segera direalisasikan.

“Lokasi ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan serius, maka kami usulkan pembangunan lajur penyelamat lalu lintas agar bisa meminimalkan korban jiwa di masa mendatang,” ujar Reza.

Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, jalur Padang Panjang hingga saat ini masih termasuk salah satu titik dengan tingkat kecelakaan tertinggi di provinsi tersebut.

Beberapa titik rawan teridentifikasi berada di ruas menurun dan berkelok, terutama di sekitar terminal dan pasar tradisional.

Para pengamat transportasi menyebutkan bahwa jalur penghubung lintas provinsi seperti di Padang Panjang perlu dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan yang memadai, mengingat intensitas kendaraan berat yang melintas di kawasan tersebut sangat tinggi.

Bus ALS Tak Berizin

Kecelakaan bus ALS yang menewaskan 12 orang di Padang Panjang pada Selasa, 6 Mei 2025, masih menyisakan duka mendalam dan menjadi sorotan tajam publik.

Peristiwa tragis ini terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di kawasan simpang Terminal Bukit Surungan, saat bus melaju dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang.

Bus ALS bernomor polisi B 7512 FGA itu terguling saat menuruni jalur ekstrem yang dikenal rawan kecelakaan.

Dalam insiden ini, 12 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 22 lainnya mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat.

Total korban mencapai 34 orang, terdiri atas 30 penumpang dan empat awak bus.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, mengatakan bahwa seluruh korban merupakan penumpang bus, tanpa melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain.

"Semua korban berasal dari dalam bus. Tidak ada korban dari pihak luar," ungkapnya.

Yang mengejutkan, hasil awal penyelidikan mengungkap bahwa bus ALS tidak memiliki izin operasi yang sah.

Data dari Aplikasi Mitra Darat Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa bus tersebut masih memiliki uji berkala aktif hingga 14 Mei 2025, namun tidak terdaftar dalam armada resmi yang mengantongi izin trayek.

Hal ini memicu keprihatinan berbagai pihak. Kecelakaan maut di Padang Panjang itu menjadi alarm keras terhadap lemahnya pengawasan terhadap moda transportasi darat, khususnya angkutan penumpang antarkota dan antarprovinsi.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati, menegaskan bahwa Kapolda Sumbar telah memerintahkan investigasi menyeluruh atas kasus ini.

"Kasus ini akan diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi untuk kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa," tegasnya.

Tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, juga mengerahkan tim investigasi gabungan guna mendalami penyebab kecelakaan.

“Kami sudah kerahkan tim investigasi untuk membantu evakuasi, mengumpulkan data dan melakukan analisis teknis di lapangan,” kata Ahmad Yani dalam keterangannya.

Pemerintah juga telah mendirikan posko anti-mortem untuk proses identifikasi korban meninggal dunia. Di sisi lain, tim trauma healing dari Polda Sumbar diterjunkan ke rumah sakit-rumah sakit untuk membantu para korban selamat yang mengalami trauma psikologis.

Saat ini, korban luka dirawat di beberapa rumah sakit di Padang Panjang dan sekitarnya. Beberapa di antaranya masih dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan lanjutan.

Barang bukti utama, termasuk bangkai bus dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, telah diamankan. Penyelidikan kini berfokus pada kelayakan teknis kendaraan, kompetensi pengemudi, serta tanggung jawab perusahaan operator.

Catatan KNKT menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Barat, terutama rute Bukittinggi-Padang Panjang, termasuk dalam kategori jalur rawan kecelakaan.

Faktor utamanya mencakup kondisi jalan ekstrem, kesalahan manusia (human error), serta pengawasan yang belum optimal terhadap armada bus.

Tragedi ini pun mempertegas pentingnya izin operasional dan kelayakan teknis sebagai syarat utama keselamatan dalam sektor transportasi publik. Tanpa itu, nyawa penumpang bisa terancam kapan saja.

Polda Sumbar juga memastikan bahwa proses hukum akan menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kelalaian ini, termasuk perusahaan pengelola bus ALS.

“Kami akan periksa semua pihak, termasuk operator. Jika ditemukan unsur pidana, akan langsung diproses,” ujar AKBP Reza.

Kecelakaan bus ALS di Padang Panjang ini menambah daftar panjang insiden fatal di jalur lintas Sumatera.

Pemerintah daerah, Ditjen Perhubungan Darat, hingga kepolisian kini terus mengupayakan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak kembali terulang. (Antara)