SuaraSumbar.id - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen mempercepat penyaluran dana desa senilai Rp1,054 triliun bagi 1.035 nagari atau desa di Ranah Minang pada 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar.
"Kami ingin memastikan percepatan penyaluran dana desa agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat," kata Kepala DJPb Sumbar, Syukriah, Senin (27/1/2025).
Syukriah menjelaskan, penyaluran tahap pertama paling lambat akan dicairkan pada Juni 2025. Namun, pihaknya akan berupaya agar transfer dana desa ini dapat dilakukan lebih awal, mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya di mana pencairan sudah dimulai pada April atau Mei.
Percepatan penyaluran ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kedua dan keenam, yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah.
DJPb Sumbar melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam pelaksanaan teknis penyaluran dana desa. Untuk mengatasi kendala, Kanwil DJPb Sumbar akan mengadakan pertemuan dengan wali nagari (kepala desa) pada Februari 2025 guna mengidentifikasi hambatan utama, terutama terkait pemenuhan syarat administrasi.
"Dari evaluasi sebelumnya, kendala terbesar adalah penerbitan peraturan nagari yang menjadi syarat utama pencairan dana desa. Dengan komunikasi yang lebih intensif, kami berharap hambatan ini bisa segera teratasi," ujar Syukriah.
Pihaknya juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah, nagari, dan pihak terkait untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif dan tepat waktu.
Dorong Pembangunan Nagari
Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, DJPb Sumbar berharap percepatan penyaluran dana desa ini mampu mendukung pembangunan di nagari-nagari Sumatera Barat. Selain itu, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.
"Kami berkomitmen agar manfaat dana desa ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan," tutup Syukriah. (antara)
Berita Terkait
-
Penyulut Api Tanpa Wajah
-
Purbaya Cuek usai Didemo Kades soal Pencairan Dana Desa: Ditahan Buat Kopdes Merah Putih
-
Aturan Baru Menkeu Purbaya: Kopdes Merah Putih Jadi Syarat Pencairan Dana Desa
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Dana Masyarakat: Antara Transparansi Pemerintah dan Tanggung Jawab Warga
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Penganiayaan Nenek Saudah di Pasaman Disorot DPR RI, Komnas Perempuan Desak Polisi Bertindak Tegas
-
Huntara Sumbar Dikebut Jelang Ramadhan, Penyintas Banjir Ditargetkan Pindah Total
-
Puluhan Rumah Warga hingga Sekolah Terancam Runtuh di Pasaman Barat, Ini Penyebabnya
-
Dukung Pengusaha Perkuat Investasi, BRI Berkolaborasi dengan BP Batam, BKPM dan Kementerian UMKM
-
Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Dikebut, Rampung Maret 2026?