Pilot Project Makan Bergizi Gratis di Padang: 16 Sekolah Jadi Uji Coba

SuaraSumbar.id - Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencanangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mengentaskan masalah gizi buruk, khususnya pada generasi muda.

Di Kota Padang, pelaksanaan program MBG masih menunggu kesiapan peralatan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, melalui Sekretaris Disdikbud Nurfitri, menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan yang sebelumnya direncanakan mulai 6 Januari 2025 harus diundur.

“Peralatan yang datang ke Padang masih belum lengkap. Kami menunggu BGN untuk segera melengkapinya,” ujar Nurfitri, Jumat (17/1/2025).

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Padang: 3.500 Warga Jadi Penerima Manfaat Pertama

Sebagai langkah awal, dapur umum di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti di kawasan Air Tawar akan digunakan untuk memasak makanan bergizi.

Dapur umum ini akan memasok 2.845 porsi makanan per hari untuk 16 sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA) yang berada dalam radius dua kilometer.

“Sekolah-sekolah ini akan menjadi pilot project MBG di Kota Padang. Nantinya, program ini diharapkan meluas ke seluruh sekolah di kota ini dengan mendirikan dapur umum di titik-titik lain,” jelas Nurfitri.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa program MBG harus berhasil di provinsi ini.

Ia menginstruksikan semua OPD untuk serius menangani pelaksanaan program ini, mengingat pentingnya asupan gizi bagi generasi muda.

Baca Juga: Pemkot Padang Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis, Ini Tujuannya

“Kami siap memanfaatkan sarana milik provinsi yang tidak terpakai sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kami juga akan melibatkan sekolah tata boga dan pesantren untuk mendukung program ini,” kata Mahyeldi.

Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Sumbar akan menyusun peta sasaran penerima manfaat MBG.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk mengatasi kendala.

“Semua unit pelaksana pemerintah pusat di daerah harus bekerja bersama untuk kesuksesan program ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan dukungan penuh melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Warga Kota Padang menyambut baik program ini dan berharap pelaksanaannya segera dimulai.