SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 22 Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.
PSU ini dilakukan setelah KPU Padang mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Padang terkait adanya dugaan pelanggaran di TPS 22 Mata Air Padang Selatan.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Padang, Arset Kusnadi menjelaskan, pelanggaran yang dimaksud adalah adanya satu orang pemilih mendapat dua surat suara yang sama, yakni kertas suara wali kota. Temuan surat suara yang sama yang dicoblos satu orang ini ditemukan oleh panwascam.
Setelah temuan, kata dia, Bawaslu Padang melakukan rapat pleno dan mengeluarkan rekomendasi PSU yang diterima KPU Padang pada 30 November.
"Sehingga dilaksanakan PSU pada 5 Desember, baik itu untuk wali kota dan gubernur di TPS 22 Mata Air, Padang Selatan," ujar Arset, Selasa (3/12/2024).
Menurut Arset, Bawaslu Padang menyebutkan bahwa satu orang yang mencoblos lebih dari satu surat suara bisa dilaksanakan PSU. Berdasarkan rekomendasi ini pihaknya melakukan PSU di TPS tersebut.
"Kami mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan bawaslu untuk melaksanakan PSU di TPS 22 Mata Air, Padang Selatan," jelasnya.
Terpisah, Ketua Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Padang, Firdaus Yusri, mengatakan, temuan ini setelah panwascam mengecek surat suara wali kota sebanyak 332 kertas surat suara, sementara surat suara gubernur ditemukan hanya 330 surat suara.
"Di sini adanya perbedaan jumlah surat suara antara wali kota dan gubernur. Berdasarkan temuan ini kami lakukan rapat pleno dan mengeluarkan rekomendasi dan telah kami sampaikan kepada KPU," ujar Firdaus.
Firdaus mengatakan, pada pemilihan, di TPS 22 Mata Air Padang Selatan pemilih yang hadir sebanyak 331 orang. Sementara jumlah DPT sebanyak 597 pemilih.
Dasar rekomendasi yang dikeluarkan, atas UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 112 dan edaran dari bawaslu nomor 117 , kemudian instruksi nomor 13 tahun 2024.
"Di sana sudah dijabarkan dasar aturan dan payung hukumnya untuk dilaksanakan PSU," kata dia.
Dijelaskannya, berdasarkan analisis hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 22 Mata Air, Padang Selatan telah memenuhi keadaan untuk dilakukan PSU.
Sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) huruf d UU pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 jo pasal 50 ayat (3) huruf d peraturan KPU RI nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.
Kontributor: Saptra S
Berita Terkait
-
Pilkada Papua Memanas, Muncul Dugaan Pj Gubernur-Kapolda Intervensi PSU, Ada Bukti Rekaman
-
Bawaslu Awasi Ketat 8 Daerah PSU: Terindikasi Pelanggaran, Serang hingga Banjarbaru Jadi Sorotan
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
-
Minta KPU-Bawaslu Seefisien Mungkin Ajukan Anggaran PSU Pilkada, Hitung-hitungan Kemendagri Tak Sampai Rp 1 T
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
-
LPS soal Indeks Situasi Saat Ini: Orang Miskin RI Mengelus Dada
Terkini
-
Lewat 1 Juta AgenBRILink, BRI Dorong Inklusi Keuangan dan Catat Transaksi Rp1.145 Triliun
-
BRI Percepat Penyaluran KPR FLPP untuk Dukung Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah
-
CEK FAKTA: Presiden Israel Dilempari Telur Busuk Keluar Gedung PBB, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Prabowo Hentikan Program Makan Bergizi Gratis, Benarkah?
-
Kasus Keracunan Massal di Agam, Gubernur Sumbar Minta Perketat Pengawasan Dapur MBG!