Saling Serang Data Kemiskinan dan Pengangguran, Debat Pilkada Padang Panas

SuaraSumbar.id - Debat publik putaran kedua Pilkada Kota Padang 2024 yang berlangsung di Hotel Truntum, Jumat (15/11), memanas dengan perdebatan tajam antar pasangan calon (paslon).

Paslon nomor urut 02, Muhammad Iqbal, mengkritik keras tingginya angka pengangguran di Kota Padang, yang menurutnya adalah yang tertinggi di Sumatera Barat.

Ia juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Padang Panjang sebagai salah satu daerah tetangga.

Menurut Iqbal, stagnasi ekonomi Kota Padang pascapandemi COVID-19 menjadi penyebab utama sulitnya menciptakan lapangan kerja baru.

Baca Juga: Debat Pamungkas Pilkada Sijunjung: Benny-Radi vs Hendri-Mukhlis, Adu Visi SDA dan Infrastruktur

“Dulu, kita pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Sekarang, kita harus mulai membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan fokus pada pembenahan infrastruktur,” ungkap Iqbal.

Kritik Iqbal mendapat tanggapan langsung dari kandidat lainnya. Paslon nomor urut 01, Fadli Amran-Maigus Nasir, menekankan pentingnya optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, dan telekomunikasi.

“Pertumbuhan ekonomi di Kota Padang sudah mulai menunjukkan perbaikan. Namun, kita harus terus menggali potensi dan menentukan sektor industri yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Fadli.

Sementara itu, paslon nomor urut 03, Hendri Septa-Hidayat, yang merupakan petahana, mengklaim bahwa kebijakan selama masa kepemimpinannya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang.

“Angka kemiskinan di Kota Padang terus menurun dari tahun ke tahun. Data menunjukkan tren positif. Apa yang disampaikan tadi sudah kami jalankan,” kata Hendri, sambil menepis tudingan bahwa pemerintahannya gagal.

Baca Juga: APK Bandel! Bawaslu-Satpol PP Padang Tertibkan Atribut Kampanye di Pohon dan Tiang Listrik

Tidak tinggal diam, Iqbal menegaskan bahwa kegagalan mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah bukti kurang efektifnya kebijakan para kandidat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah.