SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) akan memprioritaskan pemilih disabilitas dalam Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Langkah ini diambil untuk menjamin akses yang adil bagi para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS).
Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi mengatakan, pemilih disabilitas akan diberikan prioritas, terutama saat terjadi antrean di bilik suara.
“KPU akan memprioritaskan teman-teman disabilitas, terutama ketika antrean memasuki bilik suara," katanya, Selasa (12/11/2024).
Sebagai wujud komitmen dalam melayani pemilih disabilitas, KPU Sumbar akan menyediakan fasilitas khusus. Di antaranya, KPU telah menyiapkan alat bantu baca untuk pemilih tuna netra serta kursi roda bagi pemilih yang membutuhkan dukungan fisik menuju bilik suara.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan lebih mudah.
Untuk menjaga partisipasi pemilih disabilitas tetap tinggi, KPU juga bekerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Bersama PPDI, KPU mengadakan sosialisasi dan penguatan terkait Pilkada serentak, dengan harapan bisa meningkatkan antusiasme pemilih disabilitas yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
KPU Sumbar mencatat bahwa dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 4.103.846 orang, terdapat 26.564 pemilih disabilitas yang terbagi dalam beberapa kategori.
Rinciannya, sebanyak 10.206 pemilih dengan disabilitas fisik, 2.639 dengan disabilitas intelektual, 4.621 dengan disabilitas mental, 5.314 dengan disabilitas sensorik wicara, 1.527 sensorik rungu, dan 2.257 sensorik netra. (antara)
Berita Terkait
-
15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan