SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), menunda pelaksanaan debat publik kedua untuk Pilkada 2024. Jadwalnya bergeser dari tanggal 6 menjadi 9 November 2024.
Penundaan ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya KPU Padang Panjang, Masnaidi.
"Debat kedua ini mengalami perubahan tanggal karena sejumlah alasan, termasuk masalah teknis yang tidak dapat dihindari. Kami berharap penundaan ini tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara ini," katanya, dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
Tim perumus dan panelis telah mulai mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam debat kedua, dengan rencana finalisasi pada 8 November 2024.
Namun, Masnaidi enggan mengungkapkan nama-nama panelis tersebut. Ia menegaskan bahwa panelis untuk debat kedua tidak akan sama dengan panelis di debat pertama.
"Panelis yang akan terlibat dalam debat kedua akan diumumkan di kemudian hari. Kami pastikan debat ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemilih," katanya.
Debat pertama yang berlangsung pada 23 Oktober 2024 diklaim berjalan lancar. KPU berharap debat kedua di ISI Padang Panjang akan memberikan referensi yang kuat kepada masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.
Debat kali ini akan mengangkat tema yang berbeda, yaitu transportasi ekonomi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan, berbeda dengan tema pada debat pertama yang fokus pada SDM, transformasi sosial, dan nilai-nilai agama.
Terkait dengan data pemilih pindahan, KPU Padang Panjang juga mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran pemilih pindahan sudah dibuka sejak H-30 dan akan ditutup pada 20 November 2024.
Masnaidi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk melakukan pindah memilih, termasuk kondisi sakit, bencana, atau menjalankan tugas saat pemungutan suara. Untuk melakukan pindah memilih, masyarakat diharapkan membawa E-KTP atau KTP digital beserta bukti hukum yang diperlukan.
"Segera urus pindah memilih bagi yang memenuhi kriteria sebelum tanggal 20 November. Setelah tanggal tersebut, tidak akan ada proses pemindahan pemilih," tuturnya.
Berita Terkait
-
15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
Terkini
-
BRI Hadirkan Semarak Merah Putih di Desa BRILiaN Balbar Sofifi, UMKM Turut Rasakan Manfaatnya
-
Warga Agam Temukan Tengkorak-Tulang Manusia di Sawah, Diduga Korban Bencana
-
Sumbar Kirim 2,1 Ton Rendang ke NTT
-
Kisah Haru PMI Yuni, BRI Pertemukan dengan Ibunya Setelah 10 Tahun Bekerja di Taiwan
-
BRImo Taiwan, Langkah BRI Dekatkan Layanan Kepada Pekerja Migran Indonesia