SuaraSumbar.id - Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang membentuk tim penegak disiplin untuk menyikapi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen ke sejumlah mahasiswi.
Tim disiplin ini dipimpin oleh Wakil Rektor I UIN Imam Bonjol Padang, Yasrul Huda. Tim itu dibentuk berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS yang menemukan pelanggaran akademik dalam kasus tersebut.
"Pertama, TPPS sudah menyampaikan rekomendasi ka Rektor. Lalu rektorat sudah menggelar rapat sehingga membentuk tim penegakan disiplin. Ada lima anggotanya," kata Yasrul kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Yasrul mengatakan, tim penegak disiplin sudah mulai bergerak melakukan langkah-langkah. Di antaranya memberikan jaminan dan pendamping psikolog kepada mahasiswa yang diduga menjadi korban.
"Kemudian Satgas PPKS menyampaikan rekomendasi bahwa terjadi pelanggaran. Hasil dari tim nanti kami akan ajukan sanksi ke bagian pegawai kementerian agama," ungkapnya.
Sampai saat ini, lanjut Yasrul, tim masih terus bekerja. Dalam waktu dekat, tim juga akan mengkonfirmasi kepada terlapor maupun pelapor dalam kasus ini yakni dosen dan mahasiswa.
"Apakah kekerasan seksual, atau pelecehan seksual. Kami belum bisa mendapatkan data. Tim belum sampai bertemu dengan dosen dan mahasiswa (korban)," ujarnya.
Sebelumnya, desakan percepatan penanganan dugaan kasus pelecehan seksual ini terus bergulir. Beberapa hari lalu, sejumlah mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang menggelar aksi.
Mahasiswa ini menyampaikan tujuh tuntutan mereka. Di antaranya mendesak Rektor dan Satgas PPKS untuk mempercepat pengusutan dugaan pelecehan seksual di UIN Imam Bonjol Padang.
Baca Juga: Maju Pilwako Payakumbuh 2024, Ketua DPRD Sumbar: Sedang Tunggu Rekomendasi Gerindra-PKS
Koordinator aksi Aulia Eka Putra menambahkan, tuntutan lainnya adalah meminta transparansi dan proaktif dalam penyelidikan kasus kekerasan seksual.
"Mengultimatum semua pihak agar tidak melindungi pelaku. Meminta rektor untuk memecat pelaku yang terbukti bersalah. Mengingatkan agar kasus ini tidak dijadikan ajang mencari eksistensi," tegas Aulia.
Aulia mengungkapkan tuntutan mahasiswa juga menegaskan agar tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap mahasiswa.
"Memastikan perlindungan bagi pelapor, saksi, dan korban kekerasan seksual di kampus," katanya.
Kontributor: Saptra S
Berita Terkait
-
Nurani Perempuan Desak UIN IB Padang Serius Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi: Satgas Harus Sigap!
-
Skandal Pelecehan Seksual Guncang UIN Imam Bonjol Padang, Oknum Dosen Diduga Serang Banyak Mahasiswi
-
Heboh Sejumlah Mahasiswi UIN IB Padang Diduga Dilecehkan Oknum Dosen, Satgas PPKS Bergerak dan Rektor Belum Tahu!
-
Jalan Rusak di Padang Digarap, UIN Imam Bonjol dan Pesantren Hamka Jadi Prioritas
-
Kronologi Mahasiswi UIN IB Padang Meningggal di Kamar Kos-kosan
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas