SuaraSumbar.id - Universitas Andalas (Unand) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerjasama dalam upaya pemberantasan praktik korupsi lewat implementasi survei penilaian integritas (SPI) di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Kerjasama dengan KPK dalam pelaksanaan SPI merupakan bentuk nyata komitmen Universitas Andalas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Rektor Unand, Efa Yonnedi, Sabtu (27/7/2024).
Menurutnya, SPI instrumen penting yang dikembangkan KPK untuk mengukur tingkat risiko korupsi serta mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun di daerah.
Rektor mengatakan, keterlibatan Unand dalam SPI 2024 menandai komitmen kuat perguruan tinggi tertua di luar Jawa itu dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Lewat kerja sama itu, kedua belah pihak akan berperan aktif memberikan kontribusi akademik dan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan survei.
Mekanisme SPI melibatkan pengumpulan data dari tiga sumber utama yakni sumber internal yang meliputi pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi objek survei. Selanjutnya sumber eksternal mencakup masyarakat sebagai pengguna layanan publik, vendor atau pihak-pihak yang berinteraksi dengan instansi pemerintah.
Ketiga, SPI melibatkan sumber ahli yang mencakup para ahli seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman dan instansi lain yang memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Ia mengatakan data-data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan indeks integritas yang mencerminkan tingkat risiko korupsi di instansi yang bersangkutan.
Selain itu, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi untuk memastikan akurasi hasil survei. Pelaksanaan SPI bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi melalui identifikasi area-area yang rentan terhadap korupsi dalam suatu instansi.
Hasil survei diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan korupsi yang lebih efektif. Selain itu, SPI juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Kita berharap hasil survei ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bagaimana Penanganan Mentawai Usai Lepas Status Daerah Tertinggal?
-
Kejahatan Lingkungan Picu Lonjakan Bunuh Diri Massal Masyarakat Adat, Ini Penjelasan Pakar Hukum
-
Sampaikan Petisi Manifesto Penyelamatan Bangsa Civitas Unand Padang Turun ke Jalan
-
Sosok TKA Mahasiswa yang Kepergok Mesum di Masjid, Baru Jadi Garin 3 Minggu
-
Viral Sepasang Mahasiswa Unand Diduga Mesum Di Masjid Kampus, Ngaku Sudah 3 Kali Lakukan Hal Tak Senonoh
Tag
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
Media Asing Soroti 9 Pemain Grade A Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Siapa Saja?
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan