SuaraSumbar.id - Pembangunan jembatan layang atau flyover Sitinjau Lauik merupakan solusi berbiaya paling murah untuk mengatasi curamnya kontur jalan nasional yang menjadi jalur utama Padang-Solok.
"Sebelum diputuskan untuk membangun flyover di Sitinjau Lauik, kita sudah membahas sejumlah alternatif lain yang memungkinkan. Namun kesimpulan akhir tetap pembangunan flyover karena biayanya paling murah," kata kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat (Sumbar) Medi Iswandi, Rabu (19/6/2024).
Dua alternatif yang dipertimbangkan adalah menutup jalur Sitinjau Lauik seperti rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan mengalihkan arus lalu lintas melalui Padang Panjang via Danau Singkarak.
Setelah dikaji dengan serius, alternatif tersebut dinilai tidak bisa dilakukan karena selain jalur yang dilalui jauh memutar, lebar jalan di pinggiran Danau Singkarak dinilai terlalu sempit sebagai jalan nasional utama.
Kemudian, memperlebar jalan di titik tersebut terbilang rumit karena pada satu sisi terhalang jalur rel kereta api dan sisi lain dibatasi oleh danau.
Satu-satunya cara untuk memperluas badan jalan adalah dengan mereklamasi pinggiran danau. Namun setelah dihitung-hitung, biayanya sangat mahal mencapai puluhan triliun. Belum lagi terkait pengurusan izin.
Pada jalur itu, kata dia, menjelang Lembah Anai juga terdapat turunan curam Silaiang Kariang yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Sitinjau Lauik.
"Karena itu, alternatif ini kemudian dicoret," kata Medi Iswandi.
Alternatif lain yang dikaji adalah pembangunan jalan alternatif Paninggahan di tepian Danau Singkarak ke Lubuk Minturun, Padang. Jalur ini sebenarnya pernah dirintis pada 2012. Namun tidak dilanjutkan karena terhalang pembebasan lahan yang merupakan suaka marga satwa.
"Meski pernah dihentikan, kita coba kaji lagi. Kendalanya selain lahan, kontur dari jalur yang akan dilewati juga sangat curam. Butuh pengeboran untuk membuat terowongan sehingga biayanya bisa membengkak hingga puluhan triliun," katanya.
Dengan demikian, solusi untuk Sitinjau Lauik itu kembali pada rencana awal yaitu pembangunan flyover dengan anggaran diperkirakan Rp 4,8 triliun. Lahan hutan lindung yang terdampak dari pembangunan itu juga relatif kecil dibanding alternatif lain yaitu sekitar 8 hektare.
Saat ini, kata Medi, pembangunan flyover tersebut yang akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki proses tender. Jika tidak ada perusahaan penawar, maka pembangunannya akan dilaksanakan oleh Hutama Karya. (Antara)
Berita Terkait
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
Sidak Proyek Flyover Latumenten, DPRD DKI Soroti Penyempitan Lajur Picu Macet Parah
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Pompa Saja Tak Cukup! Pramono Kaji Pembangunan 'Jalan Melayang' untuk Atasi Banjir Daan Mogot
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
7 Khasiat Konsumsi Air Kunyit yang Perlu Diketahui, dari Imunitas hingga Jantung
-
Tips Efektif untuk Cegah Campak pada Bayi Belum Divaksin
-
Pemerintah Tanggung Pajak Tiket Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari
-
Pemilih Dharmasraya Capai 174 Ribu, KPU Buka Ruang Tanggapan Masyarakat
-
Bea Cukai Sita 24 Botol Arak Bali Tanpa Pita Cukai di Aceh Besar