SuaraSumbar.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun peta kawasan risiko bencana pasca bencana lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar) menerjang sejumlah daerah hingga merenggut puluhan nyawa.
"Kami sudah menyusun peta kawasan risiko bencana dan telah menyebarkannya ke pemerintah daerah," kata Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, peta kawasan risiko bencana tersebut dibuat agar setiap bangunan yang didirikan pemerintah atau masyarakat setempat, selalu mengacu atau berpedoman kepada dokumen itu.
"Jadi, setiap ada pembangunan maka harus memerhatikan peta kawasan risiko bencana ini," ujar Kepala BNPB.
Letjen Suharyanto mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah mitigasi bencana, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Mitigasi tersebut di antaranya BNPB bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan membersihkan aliran 18 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi.
Tujuannya, agar ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau banjir lahar dingin sekalipun, maka diharapkan tidak mengakibatkan bencana banjir bandang susulan.
Berdasarkan pemantauan udara yang dilakukan BNPB bersama instansi terkait, masih terdapat sejumlah titik-titik penumpukan material yang dapat memicu banjir bandang. Dalam waktu dekat BNPB akan memfokuskan pembersihan material tersebut.
Bahkan, BNPB berencana meledakkan tumpukan material yang dalam skala besar agar tidak menjadi ancaman banjir lahar dingin susulan. Namun, langkah itu masih perlu koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, memasuki hari ke-10, BNPB bersama instansi lainnya memastikan terus melakukan pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan.
"Khusus di Tanah Datar ada 10 orang yang masih kita cari. Kita tetap lanjutkan pencarian sampai dengan batas itu ditemukan, atau sampai kita nyatakan itu tidak bisa kita temukan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi DSP, KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian
-
Kemen PPPA Usul Bilik Suami Istri di Pengungsian: Kebutuhan Biologis Tak Bisa Ditahan
-
Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai
-
BNPB Peringatkan Ancaman Dua Bibit Siklon Tropis: Waspada Gelombang Tinggi
-
Data Satelit Karhutla Kini Dibuka Real-Time: Tak Bisa Lagi Ditutup-tutupi!
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
UMP Sumbar 2027 Ditetapkan Jadi Rp 3.383.258, Naik 6,29 Persen
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?