SuaraSumbar.id - Praktik korupsi berdampak buruk terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Atas dasar itu, butuh langkah-langkah preventif untuk mencegahnya tumbuh subur di birokrasi.
"Kita mengetahui efek dari korupsi ini berdampak pada kualitas kerja pemerintah yang tidak kita harapkan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kamis (25/4/2024).
Menurut Mahyeldi, praktik korupsi juga memberi efek buruk terhadap lambatnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan baik, eks Wali Kota Padang tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan pembekalan dari berbagai pihak terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) mengenai skor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, Gubernur mengatakan akan melakukan intervensi khusus.
"Kita akan lakukan intervensi khusus terhadap OPD dan kabupaten dan kota yang nilai SPI masih rendah sehingga praktik korupsi dapat dicegah," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto mengatakan, lembaga antirasuah telah menginventarisasi sektor mana saja yang paling krusial untuk diberikan intervensi khusus.
"Jadi, konteksnya KPK tetap pada pencegahan tindak pidana korupsi," kata Edi.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan KPK ialah bidang perizinan. Lembaga antirasuah juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti bidang yang perlu segera mendapat intervensi khusus.
Ia menyebutkan dari 20 pemerintahan di Ranah Minang yang dinilai, tujuh di antaranya menyoroti satuan polisi pamong praja. Skor SPI terhadap polisi pamong praja yang paling rendah yakni di Kabupaten Tanah Datar yakni 60,99.
Lengkapnya Kota Payakumbuh mendapatkan skor SPI 69,39, Kota Solok 62,89, Kabupaten Sijunjung 68,93, Kabupaten Tanah Datar 60,99, Kabupaten Limapuluh Kota 62,87, Kabupaten Pasaman 69,05 dan Kota Pariaman 62,76. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Menang Praperadilan, Cabup Situbondo Karna Suswandi Tetap Tersangka Korupsi Dana PEN
-
Jadi Tersangka Korupsi, Rohidin Mersyah Tetap Bisa Maju di Pilkada Bengkulu 2024?
-
Amplop 'Serangan Fajar' Rohidin Mersyah Sebagian Sudah Didistribusikan, KPK: Mulai Rp 20 RIbu
-
Dikuliti LBH Jakarta, Dugaan Korupsi Pramono Anung dan Rano Karno Dibuka Satu Hari Jelang Pencoblosan
-
Kupas Film Bagheera: Perjuangan Sang Penegak Keadilan Melawan Korupsi
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Soroti Kasus Tambang Ilegal di Solok Selatan, Anggota DPR Rahmat Saleh: Jangan Menimbulkan Perpecahan di Internal APH!
-
Ramlan Nurmatias Klaim Menangkan Pilkada Bukittinggi 2024: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU!
-
PDIP Cetak Hattrick di Pilkada Dharmasraya, Alex Indra Lukman: Ini Bukti Kepercayaan Masyarakat!
-
Dugaan Politik Uang di Pilkada Kota Payakumbuh 2024, Tim Supardi-Tri Venindra Lapor Bawaslu!
-
Mahyeldi-Vasko Menang Telak di Pilgub Sumbar 2024: Tunggu Real Count!