SuaraSumbar.id - Praktik korupsi berdampak buruk terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Atas dasar itu, butuh langkah-langkah preventif untuk mencegahnya tumbuh subur di birokrasi.
"Kita mengetahui efek dari korupsi ini berdampak pada kualitas kerja pemerintah yang tidak kita harapkan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kamis (25/4/2024).
Menurut Mahyeldi, praktik korupsi juga memberi efek buruk terhadap lambatnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan baik, eks Wali Kota Padang tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan pembekalan dari berbagai pihak terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) mengenai skor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, Gubernur mengatakan akan melakukan intervensi khusus.
"Kita akan lakukan intervensi khusus terhadap OPD dan kabupaten dan kota yang nilai SPI masih rendah sehingga praktik korupsi dapat dicegah," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto mengatakan, lembaga antirasuah telah menginventarisasi sektor mana saja yang paling krusial untuk diberikan intervensi khusus.
"Jadi, konteksnya KPK tetap pada pencegahan tindak pidana korupsi," kata Edi.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan KPK ialah bidang perizinan. Lembaga antirasuah juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti bidang yang perlu segera mendapat intervensi khusus.
Ia menyebutkan dari 20 pemerintahan di Ranah Minang yang dinilai, tujuh di antaranya menyoroti satuan polisi pamong praja. Skor SPI terhadap polisi pamong praja yang paling rendah yakni di Kabupaten Tanah Datar yakni 60,99.
Lengkapnya Kota Payakumbuh mendapatkan skor SPI 69,39, Kota Solok 62,89, Kabupaten Sijunjung 68,93, Kabupaten Tanah Datar 60,99, Kabupaten Limapuluh Kota 62,87, Kabupaten Pasaman 69,05 dan Kota Pariaman 62,76. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Skandal Rp2,7 Triliun Menguap! Misteri di Balik SP3 'Diam-diam' Kasus Tambang Konawe Utara
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Pascabanjir Aceh Tamiang: Santri Darul Mukhlisin Siap Kembali ke Sekolah Berkat Kementerian PU
-
Jalan Nasional Aceh Tamiang Dikebut Pulih, Tim Kementerian PU Kerja Lembur Siang-Malam
-
Jalan Nasional MedanAceh Tamiang Kembali Pulih, Aktivitas Warga Mulai Bangkit Usai Banjir Bandang
-
Jembatan Krueng Tamiang Akhirnya Dibuka, Arus Lalu Lintas Aceh Tamiang Kembali Bergerak Lancar
-
Jalur Vital MedanAceh Tamiang Akhirnya Normal Lagi, Warga Bahagia: Kami Bisa Jualan Lagi!