SuaraSumbar.id - Praktik korupsi berdampak buruk terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Atas dasar itu, butuh langkah-langkah preventif untuk mencegahnya tumbuh subur di birokrasi.
"Kita mengetahui efek dari korupsi ini berdampak pada kualitas kerja pemerintah yang tidak kita harapkan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kamis (25/4/2024).
Menurut Mahyeldi, praktik korupsi juga memberi efek buruk terhadap lambatnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan baik, eks Wali Kota Padang tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan pembekalan dari berbagai pihak terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) mengenai skor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, Gubernur mengatakan akan melakukan intervensi khusus.
"Kita akan lakukan intervensi khusus terhadap OPD dan kabupaten dan kota yang nilai SPI masih rendah sehingga praktik korupsi dapat dicegah," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto mengatakan, lembaga antirasuah telah menginventarisasi sektor mana saja yang paling krusial untuk diberikan intervensi khusus.
"Jadi, konteksnya KPK tetap pada pencegahan tindak pidana korupsi," kata Edi.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan KPK ialah bidang perizinan. Lembaga antirasuah juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti bidang yang perlu segera mendapat intervensi khusus.
Ia menyebutkan dari 20 pemerintahan di Ranah Minang yang dinilai, tujuh di antaranya menyoroti satuan polisi pamong praja. Skor SPI terhadap polisi pamong praja yang paling rendah yakni di Kabupaten Tanah Datar yakni 60,99.
Lengkapnya Kota Payakumbuh mendapatkan skor SPI 69,39, Kota Solok 62,89, Kabupaten Sijunjung 68,93, Kabupaten Tanah Datar 60,99, Kabupaten Limapuluh Kota 62,87, Kabupaten Pasaman 69,05 dan Kota Pariaman 62,76. (Antara)
Berita Terkait
-
Dugaan Penguasaan Pabrik Kelapa Sawit Secara Ilegal Jadi Sorotan Publik
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
Nadiem, 18 Tahun Bui, dan Matinya Nyali Para Profesional Masuk Birokrasi
-
Mas Nadiem dan Chromebook: Niatnya Digitalisasi, Kok Berujung 18 Tahun Bui?
-
Bos PT Cordelia Bara Utama Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal Samin Tan!
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
Gunung Marapi Erupsi Lagi, Semburkan Abu 500 Meter: PVMBG Peringatkan Ancaman Lahar Dingin Mengintai
-
Tubuh Mungil Penuh Luka: Balita 3 Tahun Dirawat Intensif Usai Dianiaya Ayah Sambung
-
Longsor Maut Tambang Emas Ilegal di Sijunjung: Polisi Buru Pemodal dan Operator
-
Kronologi Longsor Maut Tambang Emas Ilegal Sijunjung: Tebing 30 Meter Tiba-tiba Runtuh
-
9 Orang Tewas Akibat Longsor Tambang Emas Ilegal di Sijunjung