Penanganan Banjir dan Longsor di Sumbar Ditarget Rampung Dua Pekan

SuaraSumbar.id - Penanganan bencana banjir di longsor di Sumatera Barat (Sumbar), ditarget tuntas dalam waktu dua pekan. Hal itu dinyatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," ujar Basuki, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, pembersihan dan perbaikan konektivitas di Jalan Raya Padang-Painan di Pesisir Selatan, ditargetkan rampung seluruhnya dan kembali normal dalan waktu dua minggu ke depan.

Saat ini, jalan lintas Sumbar-Bengkulu  sudah terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun, material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.

Basuki juga mengatakan, dari 12 kabupaten yang terdampak banjir, menurut informasi Gubernur Sumbar, ada lima yang parah dan yang terparah ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini.

"Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke Kabupaten/Kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua," kata Menteri Basuki.

Kemudian untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Menteri Basuki mengatakan telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).

"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal, sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal," ujar Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir. "Kami akan survei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB," ujar Basuki.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Menteri PUPR menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar untuk segera menyiapkan sumur bor untuk air bersih warga.