SuaraSumbar.id - Sebanyak 157 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar disalurkan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Marapi. Mereka yang terdampak tersebar di Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.
"Penyaluran cadangan pangan ini adalah wujud sensitivitas dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Erupsi gunung Marapi yang masih terjadi. Ribuan hektare lahan pertanian terdampak dan aktivitas warga terganggu," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/3/2024).
Menurut politikus PKS itu, beras cadangan pangan di Provinsi Sumbar selalu disiagakan untuk merespons kejadian kebencanaan yang menimpa masyarakat.
Dia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus selalu melakukan pencatatan dan pendataan sewaktu terjadi bencana di daerah masing-masing, sehingga penyaluran cadangan pangan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
"Berdasarkan laporan yang kita terima dari pemerintah kota dan kabupaten, maka total penyaluran cadangan pangan kali ini berjumlah 157 ton. Rincinya, untuk Padang Panjang 8,9 ton, Tanah Datar 68 ton, dan Agam 79 ton. Setiap jiwa yang terdampak itu mendapatkan bantuan 4,5 kilogram," kata Mahyeldi.
Selain itu, penyaluran beras cadangan pangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak erupsi menjelang masuknya Ramadan 1445 H. Terlebih, saat ini terjadi lonjakan harga beras premium di pasaran, yang memang tidak termasuk kategori beras yang dikendalikan oleh pemerintah.
"Pemerintah bersama Bulog juga akan menggelontorkan beras jenis SPHP dengan harga tertinggi Rp 11.500 per kilogram. Kita juga akan menggelar operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap Gubernur yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menyebutkan, Pasca erupsi Marapi pertama pada 3 Desember lalu, pihaknya telah mendata 478 KK terdampak, yang terdiri dari 1.998 jiwa. Hingga saat ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat masih terus terasa, termasuk kejadian gagal panen pada sejumlah lahan pertanian masyarakat.
"Kami juga akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak erupsi, yang telah tergabung dalam beberapa kelompok tani. Kami juga akan memulai gerakan tanam cabai sebagai respons atas kenaikan harga cabai merah yang menyebabkan kenaikan inflasi," katanya.
Berita Terkait
-
Berapa UMP Sumbar 2025? Kenaikannya Tak Sampai Rp 200 Ribu!
-
Adu Kekayaan Vasko Ruseimy dan Ekos Albar, 2 Cawagub Sumbar Warga Jakarta dan Tak Memilih di Pilgub Sumbar 2024!
-
Beda Kekayaan Mahyeldi vs Epyardi Asda Bak Bumi dan Langit, Siapa Calon Gubernur Sumbar 2024 Paling Tajir?
-
KPU Warning Cagub Sumbar yang Berstatus Kepala Daerah: Wajib Cuti Pilkada 2024, Jangan Pakai Fasilitas Negara!
-
Gubernur Sumbar Desak Cabut Aturan Lepas Jilbab Paskibraka di IKN: Melecehkan Ajaran Agama dan Melanggar Konstitusi!
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Duel Persija Jakarta vs Persib Dilarang Pakai JIS, Ini Penyebabnya
-
Riduan Naik Jadi Dirut Bank Mandiri, Intip Rekam Jejaknya
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 6 GB Terbaru Agustus 2025
-
Harga Emas Antam Tak Bergerak, Hari Ini Dibanderol Rp 1.946.000 per Gram
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terupdate Agustus 2025
Terkini
-
Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar: Berujung ke Ranah Hukum, Polisi Dalami
-
Bersama BRI, UMKM Aiko Maju Layani 2.400 Siswa Program MBG di Kepulauan Siau
-
Bantah 17 Mahasiswa KKN Unand Hilang di Limapuluh Kota: Sedang Survei Perkebunan Kopi!
-
Forum KONI se-Sumbar Kecam Penyegelan KONI Sumbar: Dukung Proses Hukum dan Legalitas Kepengurusan!
-
Tol Padang-Sicincin Resmi Berbayar Mulai 2 Agustus 2025, Berapa Tarifnya?