SuaraSumbar.id - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) diminta maksimalkan potensi perairan laut untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan potensi lobster dengan skema budi daya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, lobster salah satu komoditas ekspor yang laku di pasaran. "Selama ini, sebagian besar ekspor lobster Sumbar bersumber dari hasil tangkapan nelayan. Ini perlu dikembangkan melalui skema budi daya, sehingga nelayan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1/2024).
Mahyeldi mengatakan, pemerintah perlu mengambil peran lebih strategis untuk membantu meningkatkan pendapatan nelayan, terutama nelayan kecil, agar mereka bisa lebih sejahtera sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan.
Saat ini, kata Mahyeldi, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sumbar masih di bawah nasional. Dengan begitu, Pemprov Sumbar harus memikirkan bagaimana program-program di pemerintahan bisa mendukung ekonomi nelayan untuk meningkatkan NTN.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda mengatakan bahwa pihaknya mulai merintis upaya pengembangan budi daya lobster sejak 2023 dengan pemijahan 20 ribu benih lobster (BL) di UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Teluk Buo, Padang.
Jenis lobster yang akan dikembangkan tersebut adalah lobster mutiara (panulirus ornatus), dan lobster pasir (panulirus homarus).
"Benih lobster itu kita besarkan hingga ukuran jangkrik di UPTD BPBALP, setelah itu baru kita salurkan pada kelompok nelayan budi daya sebagai bantuan pada awal 2024 ini," ujar Reti.
Ia kemudian mengurai alasan kenapa bantuan benih lobster baru akan didistribusikannya setelah mencapai ukuran setara jangkrik, karena ketika masih berupa benih, lobster akan rentan mati jika tidak mendapatkan penanganan optimal.
Lebih lanjut Kepala Dinas DKP Sumbar menyebut ada tiga daerah yang dinilai cocok untuk pengembangan lobster laut di Sumbar yaitu Pesisir Selatan, Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Baca Juga: SAR Padang Sarankan Pemasangan Alat Deteksi Erupsi Gunung Marapi, Ini Alasannya
"Sepanjang 2023 lalu, total nilai ekspor lobster asal Sumbar mencapai Rp12,063 miliar," ungkap Reti.
Ia meyakini, jika skema budi daya lobster di Sumbar telah berjalan dan berhasil nilai tersebut akan jauh lebih meningkat. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan NTN dan mengentaskan kemiskinan di Sumbar dapat tercapai.
Tag
Berita Terkait
-
Mantap Banget, Desa Padang Panjang di Kalsel Sukses Manfaatkan AgenBRILink dan BRImo untuk Tingkatkan Perekonomian
-
Inovasi Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan AgenBRILink Bantu Warga Bertransaksi Perbankan
-
AgenBRILink hingga Inovasi Eduwisata Hantarkan Desa Lerep Jadi Juara 3 Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023
-
800 Hektare Lahan Pertanian Sekitar Gunung Marapi Sumbar Berpotensi Terdampak Erupsi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Penganiayaan Nenek Saudah di Pasaman Disorot DPR RI, Komnas Perempuan Desak Polisi Bertindak Tegas
-
Huntara Sumbar Dikebut Jelang Ramadhan, Penyintas Banjir Ditargetkan Pindah Total
-
Puluhan Rumah Warga hingga Sekolah Terancam Runtuh di Pasaman Barat, Ini Penyebabnya
-
Dukung Pengusaha Perkuat Investasi, BRI Berkolaborasi dengan BP Batam, BKPM dan Kementerian UMKM
-
Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Dikebut, Rampung Maret 2026?