KPU: Cuma PSI yang Belum Penuhi Syarat Laporan Awal Dana Kampanye

SuaraSumbar.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang saat ini dipimpin oleh Putra Presiden Joko Widodo, menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Pemilu 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menginformasikan bahwa PSI menjadi satu-satunya partai politik peserta pemilu yang status LADK-nya masih belum lengkap dan belum sesuai.

Menurut Idham Holik, semua partai politik peserta pemilu tingkat pusat sudah menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU RI melalui sistem Sikadeka.

"Namun, hanya PSI yang statusnya belum lengkap dan belum sesuai," ujar Idham dalam keterangannya pada Minggu, 14 Januari 2024.

Baca Juga: Rocky Gerung: Ada Jokowi di Balik PSI

KPU sebelumnya memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024.

Dalam rincian yang disampaikan oleh KPU, total penerimaan LADK PSI tercatat sebesar Rp2.002.000.000, dengan total pengeluaran sebesar Rp180.000.

Selain PSI, terdapat dua partai politik lain, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, yang status penerimaan LADK perbaikannya juga belum sesuai. Namun, menurut KPU, kedua partai ini telah memenuhi syarat kelengkapan LADK.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kegiatan kampanye pemilu harus didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu.

Dalam rangka menciptakan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, peserta pemilu diwajibkan untuk mencatat pendanaan kampanye dalam Laporan Dana Kampanye, yang terdiri atas tiga jenis laporan: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Baca Juga: Soal Baliho PSI, Rocky Gerung: Polisi Jadi 'Petugas' Presiden Jokowi

Kesulitan PSI dalam memenuhi persyaratan LADK menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. KPU terus mendorong semua partai politik peserta pemilu untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen LADK mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.